Proyek Westafel, Mengintip Peran Dua Mantan Pejabat Disdik Aceh yang Dijebloskan ke Penjara

Putusan Mahkamah Agung dalam amar putusannya juga menetapkan Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan rumah dan dikembalikan ke Rumah Tahanan Negara.

"Sementara terhadap Terdakwa Muchlis, Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, serta denda sejumlah Rp 50.000.000,"

"Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan," ujar Kadafi.

Putusan Mahkamah Agung itu sendiri keluar setelah Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh (upaya hukum banding).

Sebelumnya mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rachmat Fitri, juga dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh di Lambaro pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Rachmat Fitri terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan wastafel.

Eksekusi dilakukan Tim JPU Kejari Banda Aceh berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7052 K/Pid.Sus/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada Rachmat Fitri selama 4 tahun dan denda Rp 100 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Baca juga: VIDEO - Jokowi Kasih Dua Jempol ke Arah Prabowo saat Bersalaman, Diawali Saling Hormat

Baca juga: 20 Tahun Damai Aceh, Mualem Kecewa Masih Banyak Butir MoU Helsinki Belum Terealisasi

Peran Muchlis dan Zulfahmi

Muchlis merupakan staf pada Bidang SMA Dinas Pendidikan Aceh yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ).

Ia bertanggung jawab atas proses pengadaan langsung untuk proyek wastafel di SMA, SMK, dan SLB se-Aceh.

Sedangkan Zulfahmi merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek pengadaan wastafel dan sanitasi untuk SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh.

Zulfahmi bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis proyek, termasuk penunjukan pihak-pihak yang terlibat.

Zulfahmi berperan menunjuk penerima paket proyek dengan menyerahkan nama-nama pengelola paket pengadaan wastafel kepada tim teknis Disdik Aceh.

Dia juga menginstruksikan penggunaan perusahaan konsultan. Ia memerintahkan agar tujuh perusahaan konsultan digunakan dalam proses pengadaan, meskipun beberapa di antaranya hanya pinjam nama.

Zulfahmi juga meminta revisi Rencana Anggaran Biaya agar melibatkan perusahaan konsultan demi memenuhi syarat unggah di LPSE.(*)