Tak Hanya Naikkan Pajak, Pansus Temukan Kebijakan Ngawur Bupati Pati hingga Mau Dilengserkan Rakyat

"Jadi dugaan termasuk pengadaan barang dan jasa, lalu ada proyek-proyek infrastruktur yang mungkin tidak sesuai dengan sesuai janjinya terkait efesiensi, kemudian juga masalah mutasi jabatan. Dan masih banyak lagi," katanya dikutip dari YouTube Nusantara TV, Sabtu (16/8/2025).

 Joni mengungkapkan, temuan tersebut diperoleh setelah pansus hak angket memanggil sejumlah pihak yang merupakan jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati.

"Jadi seperti penyidikan. Jadi kami panggil atau orang-orang yang memang terlibat. Kita panggil bareng-bareng dan kita penyidikan bareng-bareng satu tim pansus hak angket tersebut," ujarnya.

Joni pun menegaskan pansus akan bekerja transparan dalam proses hak angket terkait pemakzulan Sudewo.

Dia menyebut seluruh anggota pansus semangat dalam melakukan tugasnya.

"Jadi ini kesepakatan dari 15 anggota pansus hak angket ini, kita akan maraton, bahkan rapat pagi siang dan malam. Tapi karena terbentur libur 17-an, kita agak nggak enak juga ini. Liburnya jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin," ujar Joni.

 Lebih lanjut, setelah libur dan cuti bersama HUT ke-80 RI, Joni mengatakan pihaknya akan kembali melakukan penyelidikan dengan memanggil beberapa pihak seperti kepala desa dan camat.

Namun, dia mengungkapkan belum akan memanggil Sudewo dalam waktu dekat.

Sementara, terkait penyelidikan atas 12 dugaan pelanggaran Sudewo, Joni menuturkan tidak akan dilakukan secara maraton.

Hanya saja, penyelidikan akan dilakukan secara bertahap.

"Jadi nanti (penyelidikan) bertahap. Dari poin per poin. Nanti kami maksimalkan (penyelidikan) hingga tuntas.

DPRD Pati Tak Diajak Komunikasi soal Naiknya PBB-P2

Joni juga menyebut, Sudewo tidak berkomunikasi apapun dengan DPRD Pati terkait kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Dia pun turut menyayangkan hal tersebut.

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu contoh hal yang turut diselidiki oleh pansus hak angket terhadap Sudewo.

"Jadi kami juga menyayangkan, jadi memang komunikasi kami kok agak tersendat. Jadi contohnya saja soal PBB 250 persen itu kenaikannya, kami dari DPRD sama sekali tidak diajak bicara (oleh Sudewo) dari DPRD Pati. Itu salah satu contoh," katanya.