Target Jangkau 82,9 Juta Orang, Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Capai Rp 335 Triliun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menuturkan jumlah tersebut baru sekitar tujuh persen dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

"Kalau untuk Indonesia, ini baru tujuh persen dari target penerima manfaat 82,9 juta," katanya.

Sementara, Dadan berharap hingga akhir Agustus 2025, total penerima MBG bisa mencapai 20 juta jiwa.

"Kami ingin juga di akhir Agustus (2025), program ini sudah mencakup penerima manfaat lebih dari 20 juta," harapnya.

Di sisi lain, tentang anggaran, pemerintah seakan begitu mudah menggelontorkan dana untuk pembiayaan MBG ini.

Contohnya, dalam APBN tahun 2025, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Lalu, tiba-tiba menambah anggaran lagi menjadi Rp 100 triliun.

Sehingga total dana yang dikelola BGN pada tahun 2025 mencapai Rp171 triliun.

Kemudian, dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan BGN mengelola anggaran mencapai Rp 217,86 triliun.

Adapun rinciannya yakni Rp 210,4 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional dan sisanya untuk dukungan manajemen.

Dengan berkaca dari angka tersebut, program MBG melampaui anggaran di Kementerian Pertahanan sebesar Rp 167,4 triliun, Polri Rp 109,6 triliun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 104,3 triliun, dan Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 76 triliun.

Program MBG Lampaui Anggaran Kesehatan, Ketahanan Pangan, hingga Bidang Hukum

 Sejumlah siswa SD menerima paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III di Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah pada Senin (20/1/2025). (HO)

MBG yang hanya merupakan satu program pemerintah saja melampaui anggaran untuk kesehatan, ketahanan pangan, dan bidang hukum untuk TA 2026.

Padahal, berdasarkan pemaparan dari Sri Mulyani, ada 14 program untuk ketahanan pangan, 14 program untuk peningkatan kesehatan, dan tiga program peningkatan penegakan hukum.