RAPBN 2026: Alokasi Ambisius, Harapan Besar, dan Tantangan Implementasi

Anggaran perlindungan (alutsista) ditetapkan sekitar Rp185T untuk pemeliharaan kapal, pembelian pesawat, dan penambahan batalion TNI.

Selain itu, anggaran bidang keamanan (Polri, BNN, BIN) sekitar Rp179,4T, dan bidang hukum Rp60,4T.

Presiden menekankan pentingnya “pertahanan rakyat semesta” dengan penguasaan sumber daya strategis seperti mineral tanah jarang untuk mendukung teknologi tinggi.

Di satu sisi, investasi pertahanan penting bagi perlindungan nasional di tengah geopolitik. Industri penutupan lokal dapat tumbuh dari program ini.

Namun secara sosial, alokasi besar untuk militer harus diimbangi dengan kejelasan bahwa dana tidak diabaikan dari bidang pelayanan publik.

Masyarakat umumnya berharap anggaran ini digunakan secara transparan.

Modernisasi TNI juga memerlukan transfer ilmu teknis dan kerjasama internasional. Fokus pada perlindungan material perlu diseimbangkan dengan penguatan diplomasi dan pemulihan pasca-bencana (Indonesia rawan gempa dan bencana alam).

Di sisi investasi dan perumahan, pemerintah menargetkan hilirisasi investasi senilai US$38 miliar.

Langkah ini diharapkan menarik investor untuk mengolah bahan mentah dalam negeri (pertambangan, energi, pertanian) dan membuka lapangan kerja.

Program 3 juta rumah rakyat tahun 2026 mendapat dukungan APBN sekitar 770.000 unit (Rp57,7T melalui FLPP dkk).

Pembangunan massal dapat mengurangi defisit rumah dan menyerap tenaga kerja konstruksi.

Namun, keberhasilan program investasi tergantung pada iklim bisnis dan regulasi yang kompetitif.

Mewujudkan investasi sebesar US$38 miliar yang memerlukan hilirisasi memerlukan kepastian hukum, infrastruktur pendukung, serta sumber daya manusia yang terampil.

Selain itu, realisasi rumah rakyat sering terkendala lahan dan birokrasi perizinan.

Skema FLPP harus dipastikan tepat sasaran agar rumah terjangkau benar-benar terealisasi.

Jika implementasi tidak optimal, program ini ambisius bisa menjadi beban fiskal (subsidi FLPP) tanpa mendorong peningkatan kualitas perumahan secara signifikan.

Menyeimbangkan Ambisi dan Realitas

Secara keseluruhan, RAPBN 2026 menunjukkan arahan kebijakan pro-rakyat dengan fokus memperkuat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa.

Alokasi anggaran yang besar dapat menurunkan kemiskinan dan mempercepat pembangunan SDM jika program dijalankan tepat sasaran.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan praktis.

Stabilitas makroekonomi harus dijaga; Misalnya, APBN-2026 menargetkan pertumbuhan 5,4 % , sehingga belanja baru perlu didukung penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Program kemajuan bergantung pada tata kelola pemerintahan yang baik (pengelolaan transparan dan akuntabel) dan sinergi antar institusi.

Keterlibatan masyarakat juga krusial dalam pengawasan agar program tidak mubazir.

Di kalangan praktisi dan praktisi kebijakan publik, diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan manfaat sosial-ekonomi tercapai.

Pendanaan besar-besaran hendaknya diibangi dengan kajian ilmiah: misalnya kajian biaya-manfaat program makan bergizi atau analisis dampak anggaran pendidikan terhadap kinerja sekolah.

Dengan pembanding data dan praktik terbaik, pemerintah dan legislatif dapat memperbaiki desain program.

Pada akhirnya, pencapaian sasaran SDM unggul, ketahanan nasional, dan kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada implementasi yang cermat – bukan sekedar besarnya anggaran. (*)

*) PENULIS adalah Geologist dan Guru Besar di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, sekaligus Pemerhati Energi dan Lingkungan

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI