Sempat Ricuh, Kini Ada Demo Jilid 2 Bupati Pati, Mendagri Ingatkan Sadewo

"Silakan saja kalau Bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan cara yang lebih santun," kata Tito, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).

SERAMBINEWS.COM - Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan nasional setelah ribuan warga menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu, 13 Agustus 2025, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Demo Bupati Pati ricuh.

Bupati Sudewo muncul dari kendaraan taktis, menyampaikan permintaan maaf, namun langsung dilempari botol air dan sandal

Mobil polisi dibakar, pagar kantor bupati dirusak, kaca pecah akibat lemparan batu.

Polisi membubarkan massa dengan gas air mata, menyebabkan 64 orang luka-luka, termasuk anak-anak

Aksi ini dipicu oleh kebijakan kontroversial dan gaya komunikasi yang dianggap arogan.

Adapun pemicu utamanya yaitu:

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, yang dinilai memberatkan warga.

Pemecatan tenaga honorer RSUD Soewondo tanpa pesangon.

Pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk demo jika tidak setuju, memicu kemarahan publik.'

DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Bupati

Fokus awal pansus: pengangkatan Direktur RSUD Soewondo yang dinilai tidak sah oleh BKN.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Menghilang Usai Didemo, Disebut Sedang Sakit

Demo lanjutan dijadwalkan pada Senin, 25 Agustus 2025, dengan target agar DPRD segera memakzulkan Sudewo.

Aliansi baru bernama Masyarakat Pati Timur Bersatu akan turun dengan estimasi 50.000 peserta

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian mengimbau agar aksi tidak anarkis dan proses pemakzulan mengikuti mekanisme hukum.

Mendagri meminta Bupati Pati Sudewo menyampaikan komunikasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih santun.

Hal ini merespons rencana aksi unjuk rasa jilid II di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2025.

"Silakan saja kalau Bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan cara yang lebih santun," kata Tito, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).

 Tito menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. 

Namun, ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis.

Baca juga: Tak Hanya Naikkan Pajak, Pansus Temukan Kebijakan Ngawur Bupati Pati hingga Mau Dilengserkan Rakyat

"Jangan sampai terjadi aksi anarkis, menyampaikan pendapat boleh-boleh saja," ujar Tito.

Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 di depan Kantor Bupati Pati.

Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa pemerintahan di Pati tetap harus berjalan kendati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk memakzulkan bupati. 

Mantan Kapolri ini mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di Jember, Jawa Timur.

"Sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan, sama seperti dulu waktu di Jember, Jember juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahnya oleh bupati waktu itu, Jember, dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi kuorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya," jelas Tito.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bakal Ada Demo Lanjutan, Tito Minta Bupati Pati Lebih Santun, 

Baca juga: Sudewo Kembalikan Uang Kasus Korupsi DJKA, KPK Dalami Peran Bupati Pati