OTT Wamenaker, Daftar 22 Kendaraan yang Disita KPK: Ada Mobil Nissan GT-R hingga Motor Ducati

SERAMBINEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 unit mobil dan 7 unit motor dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel di Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).

“Tim telah mengamankan barang bukti kendaraan 15 roda empat dan 7 kendaraan roda dua,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, 22 kendaraan itu dipamerkan KPK di depan Gedung Merah Putih hingga di parkiran belakang gedung.

Sebanyak tujuh motor dan Vespa dipamerkan bersama 15 mobil mewah.

Beberapa mobil tersebut di antaranya adalah Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R, Hyundai Palisade, Suzuki Jimny, Honda CR-V, Jeep, Toyota Hilux, Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, CR-V, dan BMW 330i.

Sementara, motor yang disita, antara lain, Ducati Scrambler, Ducati Hypermotard 950, Ducati Xdiavel, dan Vespa. 

Baca juga: KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Prabowo Sudah Peringatkan agar Tidak Korupsi

KPK OTT Wamenaker

KPK mengamankan 14 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel di Jakarta, pada Rabu (20/8/2025) malam.

Jumlah ini bertambah dari informasi awal penangkapan itu dilakukan.

Meski demikian, KPK belum membuka identitas empat belas orang yang ditangkap dalam OTT tersebut.

“Tim telah mengamankan 14 orang dan juga barang bukti kendaraan 15 roda empat dan 7 kendaraan roda dua,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebutkan, KPK menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam operasi tersebut.

Selain itu, salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah disegel oleh KPK.

Fitroh mengatakan, OTT ini digelar terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.

“(OTT terkait) Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar dia.