Wamenaker yang Terjaring OTT KPK Pernah Desak Koruptor Dihukum Mati

"Kita lihat pemerintahan Pak Prabowo ini bisa diandalkan dalam melawan korupsi," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Peneliti Gempa Ingatkan, Jakarta Bisa Bernasib Seperti Aceh

Baca juga: Hari Ini Indonesia Diguncang 40 Kali Gempa, BMKG Catat Pusatnya Tersebar di Berbagai Wilayah Ini

Dia lantas membandingkan pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Jokowi, yang dianggapnya masih ada kekurangan.

Menurutnya, kekurangan tersebut bakal diperbaiki di era pemerintahan Prabowo. Noel menuturkan Prabowo tidak bakal pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kita ketahui bahwa di pemerintahan Pak Jokowi itu ada satu problem, tuntutan publik, kurangnya penanganan kasus korupsi."

"Karena ini penanganan berkelanjutan, saya lihat penanganan korupsi Pak Prabowo sangat luar biasa. Orang-orang yang tak tersentuh hukum, di pemerintahan Pak Prabowo, tersentuh," tegasnya.

Dugaan Pemerasan

Kembali ke persoalan OTT, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan OTT KPK berkaitan dengan dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"(OTT Noel terkait dugaan) pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," katanya Kamis (21/8/2025).

Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita beberapa aset seperti uang, puluhan mobil, dan dua motor mewah merek Ducati.

Namun, Fitroh tidak menjelaskan apakah seluruh aset tersebut milik Noel atau tidak. Pasalnya, selain Noel, penyidik KPK turut menangkap 20 orang lainnya.

Baca juga: KIP Kuliah 2025 Masih Dibuka hingga 31 Oktober 2025, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT 2025 Tahap III Sudah Siap Cair, Begini Cara Cek Penerima Bantuan

Cari Pengganti Noel

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan Prabowo bakal segera mencari pengganti Noel setelah terjaring OTT KPK.

Prabowo, katanya, menghormati penuh proses hukum di KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada lembaga antirasuah.

“Presiden sudah dapat laporan dan beliau sampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,"

"Dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Ia menambahkan pemerintah turut prihatin karena Wamenaker menjadi pejabat pertama di kabinet yang terjaring OTT KPK.

“Tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan salah satu anggota koalisi merah putih diinfo jadi salah satu yang kena operasi tersebut,” ujarnya.