Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Tambah Jumlah Kementerian Prabowo, Siapa Menterinya?

Ia menjelaskan, BPKH telah dilibatkan dalam pembahasan terkait transformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Sejauh ini, koordinasi antara BPKH, BP Haji, dan pemerintah berjalan baik. 

Amri menambahkan, kerja sama tersebut akan terus diperkuat apabila kementerian baru resmi terbentuk demi memastikan peningkatan pelayanan bagi jemaah haji dan umrah.

 "Jadi kerjasamanya sudah terbangun sih, karena mayoritas orang-orang yang di BPH itu kan orang-orang Ditjen PHU (Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah) juga. Jadi yang sudah relatif familiar dengan kita lah, dan membangun kerja sama dengan kita," ucapnya.

Meski begitu, Amri belum bisa memastikan apakah Kementerian Haji dan Umrah nantinya akan sepenuhnya mengambil alih peran operator sekaligus regulator yang selama ini berada di bawah Kementerian Agama.

"Kalau message-nya KPK itu, seharusnya regulasinya di Kementerian Agama, operatornya sendiri. Tapi ini kemungkinan supaya proses pengambilan keputusan cepat, jangan-jangan semua regulasi tentang perhajian itu di-takeover juga di Kementerian Haji dan Umrah. Saya enggak tahu pastinya," ungkapnya.

Legislator Harap Kementerian Haji Atasi Masalah Lama

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Dini Rahmania, berharap keberadaan Kementerian Haji dan Umrah dapat mengatasi masalah lama dalam penyelenggaraan haji Indonesia.

Masalah tersebut berupa keterbatasan kuota hingga penempatan jemaah yang masih kerap berantakan.

“Harapan kami, dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah, berbagai masalah lama seperti keterbatasan kuota, penempatan jemaah, maupun kualitas layanan dapat segera teratasi," kata Dini dalam siaran pers, Rabu (27/8/2025).

Dini menilai, perubahan nomenklatur dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah mampu membuat pelaksanaan ibadah haji dan umrah lebih terarah, transparan, dan profesional.

Kekhususan kementerian dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan.

Dengan begitu, hal ini mampu mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki pelayanan ibadah haji secara menyeluruh.

 "Hal ini juga memperkuat diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi serta menjamin jemaah Indonesia mendapat pelayanan terbaik dari pendaftaran, manasik, keberangkatan hingga pemulangan,” tuturnya.