Baca tanpa iklan
Satwa gajah liar, jelas Indra, merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang dan mempunyai peran penting dalam ekosistem sehingga apabila gajah ini terganggu atau mengalami kekurangan seperti harimau jawa yang saat ini tidak bisa dilihat lagi oleh anak cucu, juga beresiko terjadi pada nasib satwa gajah.
“Kejahatan ini merupakan kejahatan serius, yaitu merupakan kejahatan yang terorganisir dan bersifat transnasional. Artinya antar negara karena banyak sekali orang ingin memburu gading gajah ini. Karena itu semua pihak kami mohon kesediannya untuk membantu kami bagaimana caranya semua gajah bisa hidup lestari di habitatnya ,” harap Indra.
Solusi penanganan gajah
Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo, mengatakan, untuk menanggulangi konflik gajah dengan petani di pedalaman Aceh Timur, ia mengaku bahwa BKSDA Aceh dengan Pemkab Aceh Timur, telah membangun barir gajah sepanjang 5 km.
Baca: Forum Jurnalis Lingkungan Minta Polisi Buru Pembantai Gajah Jinak Bunta di CRU Serbajadi Aceh Timur
“Hasil rapat terakhir dengan Bupati kita akan bangun barir 41 km lagi melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah perbatasan dengan habitat gajah,” jelas Sapto, seraya menyebutkan, pembangunan barir ini merupakan langkah penting untuk meminimalisir kejadian konflik ke depannya.
Terkait rencana pemasangan GPS Collar yang bertujuan untuk memantau keberadaan rombongan gajah ketika mendekati perkampungan agar bisa dimitigasi, jelas Sapto, sejauh ini masih ada kendala.
“Masih ada kendala karena alat itu kita datangkan dari Amerika. Kita juga sedang mencari reservernya. Insya Allah nanti tetap akan kita laksanakan, kita akan pasang di dua kelompok gajah di Aceh Timur,” paparnya.
Perlu diketahui, jelas Sapto, pemasangan GPS Collar ini tidak akan meniadakan konflik. Tapi, bisa memantau keberadaan kelompok gajah di Aceh Timur sehingga bisa dimitigasi.
Baca: Banyak Cerita Tentangnya, Kematian Gajah Jinak Bunta di CRU Serbajadi Sisakan Kesedihan dan Duka
“Nanti kita akan lakukan pertemuan melibatkan stakeholders di seluruh Aceh karena tanggungjawab penanganan konflik gajah tidak hanya dibebankan di BKSDA, tapi semua pihak perlu duduk bersama untuk merumuskan solusi penanganan yang tepat,” harap Sapto.
Hidup berdampingan
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE Drh Indra Exploitasia, mengatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk mengatasi konflik gajah dengan manusia.
“Memang telah menjadi kewajiban kami dari kementerian bagaimana caranya supaya manusia dengan gajah bisa hidup berdampingin. Memang hal ini tidak gampang, tapi saat ini kami sedang mendata peta daerah konflik, peta penyebaran populasi gajah, peta HGU, dan peta pelepasan kawasan, untuk mengetahui dan sebagai upaya membangun koridor jalur jelajah gajah,” ungkap Drh Indra.
Baca: Empat Gajah Jinak Pantau Gajah Liar
“Kita juga nanti akan bekerjasama dengan perusahaan untuk membuat kantong-kantong gajah. Jadi lahan HGU harus ada disisakan sebagai kantong gajah, sehingga gajah tidak masuk ke dalam pemukiman. Langkah-langkah seperti ini yang akan kita lakukan,” tambah Drh Indra.
“Selain itu kita juga perlu berkoordinasi dengan semua pihak, sehingga program ini bisa dijalankan secara terpadu. Bagaimana caranya bahwa setiap rencana pembanguan daerah semuanya berbasis terhadap habitat gajah,” tutup Drh Indra. (*)