Baca tanpa iklan
Pekerjaan Jalan Tol Aceh di Kawasan Indrapuri Menunggu Panen Padi
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) terus dipacu.
Hingga Selasa (26/2/2019), atau dua bulan setelah ground breaking (peletakan batu pertama), pembentukan badan jalan tol Aceh sudah mencapai sepanjang 9,4 kilometer.
Seperti diketahui, ground breaking (peletakan batu pertama) pembangunan jalan tol Aceh dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di kawasan Blangbintang, Aceh Besar, Jumat (14/12/2018).
Rencananya, ruas jalan tol Sigli Banda Aceh, yang merupakan jalan tol pertama di Aceh ini, memiliki panjang 74 kilometer, dengan titik nol di Padang Tiji Pidie dan titik akhir (KM 74) di Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.
Meski titik nol di Pidie, namun pembangunan jalan tol Sibanceh ini dimulai dari wilayah Aceh Besar.
Baca: VIDEO - Jokowi Resmikan Proyek Tol Aceh
Pihak PT Hutama Karya bersama PT Adi Karya, selaku penanggungjawab dan pelaksana pembangunan proyek jalan tol menyatakan, target yang akan dibangun dan fungsional pada tahun ini adalah sekitar 14 kilometer, dari Blang Bintang ke Indrapuri.
"Target kita, untuk seksi 4, Blangbintang – Indrapuri sepanjang 14 kilometer akan fungsional pada Desember 2019," kata staf Enggeneering PT Adhi Karya, Mufrinal kepada Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, saat meninjau lokasi pembentukan badan jalan tol Sigli - Banda Aceh, di Desa Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Selasa (26/2/2019).
Mufrinal menyatakan, fungsional yang dimaksud adalah, jalan tol sepanjang 14 kilometer itu sudah bisa dilewati oleh masyarakat.
Tapi belum dipungut biaya, alias tidak ada petugas loket di pintu masuk.
Menurut Mufrinal, dari 14 kilometer badan jalan tol yang dibangun tahun ini, sepanjang 9,4 kilometer sudah dibentuk badan jalannya.
Sepanjang 3 kilometer belum bisa dikerjakan karena tanaman padi milik masyarakat yang sudah menguning alias hampir panen.
Sisanya sepanjang 1,6 kilometer lagi sedang dalam proses pekerjaan.
Baca: Tol Aceh untuk Siapa?
Terkait tanaman padi masyarakat, Kasatker Pembebasan Tanah Jalan Tol Aceh, ruas Banda Aceh - Sigli, Alvisyah mengatakan, sebenarnya seluruh lahan sawah itu sudah dibebaskan.
Menurutnya, dengan status tanah yang sudah dibebaskan, sebenarnya pihak kontraktor sudah bisa membersihkan lahan sawah tersebut untuk membentuk badan jalan.
Tapi, kata Alvi, pihak kontraktor mengedepankan sisi kemanusiaan, karena masyarakat meminta penangguhan hingga selesainya panen padi.
“Padahal semua alat berat sudah stanby di lokasi ini, tapi kita menunggu sampai panen padi, mungkin dua minggu lagi (awal Maret 2019),” kata Mufrinal.
Baca: Proyek Tol Aceh Rp 8,4 T
Amatan Serambinews.com, beberapa alat berat milik kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol, terparkir di lahan yang berada di pinggir jalan Banda Aceh - Medan, Gampong Lampanah, Kecamatan Indrapuri.
Informasi diperoleh, alat berat itu belum bisa bekerja karena permintaan masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, agar pekerjaan ditunda sampai selesainya panen padi.
Pihak kontraktor pun setuju menunggu masa panen padi.
Selain karena waktunya tidak terlalu lama, sekitar dua minggu, juga karena progress (kemajuan) pekerjaan saat ini sudah di atas target.
Sulaiman Abda pun mengapresiasi pengertian dan rasa kemanusiaan pihak kontraktor pelaksana Jalan Tol Sigli – Banda Aceh.
“Padahal, ada konsekuensi yang mereka tanggung akibat penundaan ini. Tapi rasa kemanusiaan ini memang penting, agar masyarakat tidak merasa tersakiti, melainkan ikut mendukung dan mendoakan agar pekerjaan mulia ini bisa selesai tepat waktu,” ungkap Sulaiman Abda.
Progress Pembebasan Lahan
Terkait kemajuan (progress) pembebasan lahan, Kasatker Pembebasan Tanah Jalan Tol Aceh, ruas Banda Aceh - Sigli, Alvisyah mengatakan, dari Rp 350 miliar dana talangan untuk pembayaran pengadaan tanah jalan tol ruas Banda Aceh - Sigli yang disediakan PT Hutama Karya, baru terpakai Rp 172,54 miliar.
Masih ada sekitar Rp 177 miliar lagi yang belum terpakai.
Luas tanah yang sudah dibebaskan atau telah dibayar, sebut Alvi, sudah mencapai 207,76 hektare, dari 855,7 hektare yang dibutuhkan.
Persentase tanah yang sudah dibebaskan mencapai 24,27 persen, atau 993 bidang dari 3.645 bidang tanah yang akan dibebaskan.
Baca: Sama-sama Jadi Proyek Strategis Nasional (PSN), Begini Nasib Waduk Rukoh dan Tiro di Kabupaten Pidie
Alvi mengungkapkan, ada beberapa bidang tanah yang masih tahap kasasi dan sengketa keluarga.
Perinciannya, tahap kasasi ada 14 bidang, dan sengketa internal keluarga 22 bidang.
Selain itu, ada 17 bidang tanah wakaf dan 11 bidang tanah milik desa, dan 1 bidang milik TNI AU.
Menjawab Wakil Ketua I DPRA Sulaiman Abda tentang sisa dana pengadaan tanah Rp 177 miliar yang belum digunakan, Alvi menjelaskan, hambatannya karena belum ada pelaksanaan musyawarah.
Ia menyebut pelaksanaan musyawarah dengan pemilih lahan merupakan wewenangnya pihak Kanwil BPN Aceh dan BPN Aceh Besar.
Pihak Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol Aceh, kata Alvi, saat ini sedang menunggu usulan pembayaran tanah adminitrasinya sudah lengkap 100 persen dari BPN Aceh.
"Sampai kini belum ada penyerahan bidang tanah yang baru dari Kanwil BPN Aceh, yang mau diusul dibayar dan kita masih menunggunya," ujar Alvi.
Baca: Pertama di Aceh, PNS Abdya Urus Kenaikan Pangkat tanpa Perlu Bawa Berkas, Ini Nama Aplikasinya
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua I DPRA Sulaiman Abda mengatakan, dirinya akan mempertanyakan kendala dalam pembebasan lahan ini kepada pihak BPN Aceh.
Informasi diperoleh dari masyarakat, kata Sulaiman Abda, pada beberapa kecamatan, tahapan pelaksanaan pembebasan tanah harusnya sudah masuk pada tahap musyawarah penetapan harga.
Hanya saja tahapan musyawarah ini belum dilakukan.
Misalnya untuk Kecamatan Baitussalam dan Seulimum.
“DPRA selaku lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas, perlu mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Kanwil BPN Aceh,” kata Sulaiman Abda.
"Kita harapkan, sebelum ditanya, pihak BPN bisa menjelaskan kepada publik, apa hambatan yang terjadi, kenapa tahapan musyawarah tersebut belum dilakukan," imbuhnya.(*)