Baca tanpa iklan
Ratusan guru dan pegawai honor daerah (honda), Senin (28/7/2008) mendatangi kantor DPR Kota Subulussalam di Jalan Pertemuan, Subulussalam Selatan. Kedatangan para tenaga honor inin guna menyampaikan keresahannya karena sudah enam bulan ini belum menerima honor.
Selain ketidakjelasan pencairan honor, para guru dan pegawai honor di Subulussalam juga mengeluhkan ketidakjelasan status mereka. Saat ini, para honorer semakin resah karena tidak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakjelasan data base setempat. Mereka berharap Pemerintah Subulussalam tanggap dan bersedia mengeluarkan dana untuk membayarkan honor yang belum dicairkan.
Sekdakot Subulussalam diwakili Asisten I Damhuri, Kadis Keuangan Salbunis, Kadis Pendidikan Fazry Yunus dan Kepala BKD Marumin Boangmanalu berjanji akan segera mencairkan insentif para pegawai honorer di sana.
6 November 2008
Puluhan guru yang mengabdi di Kabupaten Aceh Singkil beraudensi ke Gedung DPRK setempat dikoordinir Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) ini menuntut pencairan dana tunjangan fungsional dan hak lainnya yang nilainya mencapai Rp 9,5 milyar.
Sementara dari Kota Subulussalam sebanyak 23 guru CPNS tahun 2007 juga mengadu ke DPRK setempat terkait pemotongan rapel gaji mereka.
11 September 2009
Puluhan guru honorer yang tergabung dalam ikatan guru honor kota Subbulussalam (IGHOKOS), Jum’at (11/9) sekitar pukul 10.00 WIB, berdemo ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat setempat di jalan Pertemuan nomor 16 Subulussalam.
Mereka menuntut pembayaran upah yang belum dibayar sejak sembilan bulan yang lalu, mereka juga menuntut segera diangkat menjadi pegawai negri sipil (PNS), mengingat telah mengabdi sejak bertahun-tahun.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka mempertanyakan status guru kontark pada tahun 2009 yang tidak masuk daftar. Padahal tahun sebelumnya masuk, hal ini menyebabkan para guru kontark tahun 2008 tidak masuk dalam kuota tahun 2009.
Para guru menyesalkan sikap pemerintah yang tidak memperdulikan keluhan mereka, padahal para guru bakti ini telah bekerja sebagaimana layaknya PNS.
12 April 2012
Belasan tenaga honorer kategori 1 (K1) di Kota Subulussalam, Kamis (12/4) petang mendatangi Gedung DPRK setempat di Jalan Pertemuan, Subulussalam, mengadukan nasib mereka yang tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Ketua Komisi D DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo yang mengawali dialog mengaku sangat terenyuh atas apa yang menimpa para honorer akibat tidak lulus verifikasi.