Baca tanpa iklan
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengkritisi proses rekrutmen calon manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
Koordinator MaTA, Alfian menilai, proses rekrutmen itu kurang ketat karena calon incumbent bisa mendaftar tanpa harus nonaktif dari jabatannya.
“Proses rekrutmennya saat ini kurang ketat. Kita berharap dengan BPKS ini yang sudah sangat lama dan dibentuk badan ini berdasarkan undang-undang, seharusnya lebih ketat,” katanya yang dijumpai Serambinews.com, Senin, (2/11/2019) di kantornya.
Pemerintah Aceh selaku pihak yang melakukan seleksi, menurut Alfian, seharusnya bisa menambahkan syarat bahwa calon incumbent harus nonaktif dari jabatannya jika ingin mengikuti seleksi pemilihan calon manajemen BPKS yang baru.
• MaTA Minta Kejati Aceh Tangani Kasus Proyek Fiktif di Kota Subulussalam, Ini Alasannya
• Rekrutmen Pimpinan BPKS Dibuka
• Dicari Calon Kepala dan Wakil Kepala BPKS Sabang, Ini Pengumuman Tim Seleksi
Seperti diketahui beberapa hari lalu, panitia seleksi (pansel) mengumumkan secara terbuka 15 nama yang dinyatakan lolos seleksi administrasi calon manajemen BPKS.
Dari 15 orang, tiga di antaranya merupakan petinggi BPKS saat ini kembali ikut mendaftar.
Adapun ketiga petinggi BPKS itu yaitu Islamuddin ST (Plt Wakil Kepala) yang mendaftar sebagai kepala dan wakil kepala.
Dua lainnya, Fauzi Umar (Deputi Teknik dan Pembangunan) dan Agus Salim SE MSi (Deputi Komersil), masing-masing melamar sebagai wakil kepala.
“Jika tidak, potensi konflik kepentingan sangat besar. Apalagi dalam proses seleksi calon bisa memilih dua pilihan jabatan yang akan diikuti (kepala dan wakil kepala). Kesannya ini sudah seperti orang mencari kerja,” ujar aktivis anti rasuah tersebut.
• Pelajar SMPN 1 Bireuen Berikan Bunga dan Kado untuk Guru, Meriahkan Hari Guru ke-74
• H Ruslan M Daud atau Lebih Dikenal HRD Soroti Keseriusan Pemerintah Pusat Tekan Angka Kecelakaan
• Kasus Ibu Seret Anak dan Beri Racun Babi Hebohkan Publik, Ini Kata Aktivis Perempuan
Dia berharap, dalam proses seleksi ini panitia seleksi jangan mencari siapa yang akan menduduki posisi manajemen BPKS.
Tapi carilah orang yang mau melakukan perubahan di lembaga tersebut, sehingga kehadiran BPKS bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, Usman Lamreung Msi juga menyampaikan hal yang sama.
Menurutnya, proses perekrutan calon manajemen BPKS terdapat beberapa kejanggalan, di antaranya tidak mundurnya atau nonaktif calon incumbernt.
"Ini tidak bagus secara etika, tidak fair play. Seharusnya mereka mundur dari jabatannya terlebih dahulu. Seharusnya Pansel mengatur hal ini," ujar Usman Lamreung.
Untuk itu, mantan petinggi BRR Aceh-Nias itu berharap agar pemilihan calon pimpinan BPKS yang baru terbebas dari berbagai intervensi dan tekanan, termasuk intervensi dari calon kandidat dari dalam.
• Ustadz Abdul Somad Kembali ke Aceh, dari Masjid KL, Masjid Oman, Gampong Teladan, Hingga Gontor 10
• Fitri Handayani, Mantan Duta Wisata Bireuen Kini Staf Ahli Anggota DPR RI, Ini Profilnya
• Info CPNS 2019 - Ini 14 Instansi yang masih Buka Pendaftaran Hingga 7 Desember
Disisi lain, dia juga menyayangkan pansel yang membolehkan kandidat memilih dua posisi berbeda sekaligus dalam pemilihan itu.
Seharusnya setiap kandidat diwajibkan memilih satu pilihan saja agar dia bisa mempersiapkan diri untuk satu posisi tertentu secara sungguh-sungguh.
“Ini lembaga besar, strategis dan bukan main-main. Lembaga besar BPKS membutuhkan pelaku bisnis yang berhubungan dengan cargo dan kepelabuhanan, bukan sekedar tempat cari nafkah untuk orang yang tidak ahli kemaritiman," tegas Usman. (*)