Anggota Dewan Ini Mengaku Terkejut Mendengar Anggaran Pelatihan Capai Setengah Triliun

Anggota Dewan Ini Mengaku Terkejut Mendengar Anggaran Pelatihan Capai Setengah Triliun

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA, M Rizal Falevi Kirani mengaku terkejut mendengar alokasi anggaran untuk pelatihan dalam APBA 2020 mencapai setengah triliun atau Rp 573 miliar.

"Kami sebagai anggota dewan baru kaget dengan data alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan ini. Besaran anggaran yang diplot dalam APBA sungguh sangat fantastis," katanya kepada Serambinews.com, Rabu (15/1/2020).

Menurutnya, anggaran untuk pelatihan terus meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2018 hanya Rp 521 miliar, tahun 2019 naik Rp 547, dan 2020 kembali naik menjadi Rp 573 miliar.

"Jika ditotal, anggaran pelatihan selama tiga tahun ini mencapai 1,6 triliun lebih, hampir sama dengan dua tahun APBK Pidie Jaya," ujar politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu. 

Selaku anggota DPRA baru, Falevi mengatakan merasa prihatin dengan SKPA yang berlomba-lomba mengusulkan anggaran untuk kegiatan pelatihan di setiap tahun anggaran.

• Bandara Masih Tunggu Rencana Terbang Maskapai Citilink ke Nagan Raya

• Kantor Imigrasi Langsa Deportasi Wanita asal Negara Kamboja, Ini Alasan Ia Datang ke Aceh Timur

• Pastikan Harga TBS, DPRK Simeulue Sidak Ke Pabrik Sawit, Ternyata Ini Harga Per Kilogram

"Padahal tidak ada korelasi langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya lagi.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, sudah banyak kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dinas, tapi kinerja aparatur birokrasi Pemerintah Aceh tidak pernah naik kelas.

"Yang banyak bekerja justeru tenaga kontrak. Sementara ASN hanya pandai menghabiskan SPPD. Sehingga kita harus mengalokasi honorarium pegawai kontrak hingga 500 miliar lebih," ujarnya.

Akibat buruknya kinerja aparatur birokrasi, banyak kegiatan yang harus ditunda atau dibatalkan akibat lambannya kinerja SKPA. Malah hampir setiap tahun terjadi SiLPA yang sangat tinggi. 

"Jadi, apa manfaat dari kegiatan pelatihan ini untuk rakyat dan Pemerintah Aceh? Harusnya birokrat Pemerintah Aceh malu pada rakyat," ungkapnya.

• Warga Geumpang yang Ditusuk di Kawasan Tambang Emas Meninggal di Rumah Sakit

Karena tidak memberikan dampak dari kegiatan itu, Falevi meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk agar memangkas anggaran pelatihan tersebut. 

"Saya meminta anggaran itu direalokasikan pada APBA-P untuk kegiatan yang sifatnya mengejar target pembangunan sesuai RPJM atau alihkan saja untuk anggaran JKA yang katanya defisit," katanya. 

Plt Gubernur, tambahnya, harus memerintahkan kepala SKPA untuk membatalkan pelatihan-pelatihan yang tidak ada manfaatnya.