Baca tanpa iklan
"Kemarinkan pembahasan RAPBA 2021 deadlock, sementara Pak Dirjen APBA ini bisa diqanunkan. Makanya harus dibangun trust (kepercayaan), karena selama ini DPRA dengan eksekutif jalannya sendiri-sendiri. Makanya dibutuhkan persamaan persepsi," kata Safaruddin mengutik pesan Ardian.
Dalam pertemuan itu, kata Safaruddin, pihaknya juga membahas masalah proyek multiyears dimana DPRA secara lembaga sebelumnya menolak program tersebut.
"Harus dicari jalan keluar agar tidak menabrak regulasi, yang penting itu untuk kebaikan dan kesejateraan rakyat," ungkap dia.
Baca juga: Tiket Umrah dari Airlangga Hartanto dan Pengabdian sang Ustaz untuk Ibunya
Politikus Partai Gerindra ini menampik isu yang mengatakan pihaknya ke Jakarta untuk membahas RAPBA 2021.
"Pertemuan ini bukan formal, informal. Konsultasi saja. Tidak ada pembahasan apapun, pembahasan itu tetap di Banggar. Sedangkan yang hadir ini bukan Banggar," ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRA, Safaruddin hadir bersama para perwakilan fraksi yang ada di legislatif. Sedangkan dari eksekutif dihadiri langsung Ketua TAPA yang juga Sekda Aceh, dr Taqwallah bersama anggota TAPA lainnya.
Sekwan Upayakan Persiapan Secepatnya
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRA, Suhaimi SH MH yang ikut juga ke Jakarta mengatakan akan melakukan persiapan semaksimal mungkin pelantikan Ir Nova Iriansyah MT sebagai Gubernur Aceh.
Ia mengakui bahwa jadwal pelantikan kali ini sangat singkat. "Secara administratif kita upayakanlah supaya (persiapan pelantikan) semuanya bisa terpenuhi," katanya kepada Serambi, Senin (2/11/2020) tadi malam.
Suhaimi mengatakan bahwa prosesi pelantikan Gubernur Aceh tetap menerapkan protokol kesehatan seperti membatasi tamu undangan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak.
"Tamunya tidak diundang semua tapi bisa ikut pelantikan secara vidcon (video conference). Terkait jumlah tamu, saya akan koordinasi lebih lanjut dengan Pak Sekda dan pimpinan DPRA, Pak Dahlan, tamunya berapa orang kita undang," ujarnya.
Untuk menyukseskan pelantikan tersebut, Suhaimi juga mengatakan akan mengandalkan berbagai jaringan pemerintahan kabupaten/kota untuk menyebar undangan pelantikan.
"Waktu memang mepet, tapi apa boleh buat karena ini keputusan Mendagri, kita harus melaksanakan dan mendukung sepenuhnya," kata Sekwan Suhaimi.
Untuk diketahui, Nova Iriansyah dilantik sebagai Gubernur Aceh setelah Presiden RI, Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95/P Tahun 2020 tertanggal 15 September 2020.
Tetapi Keppres tersebut baru diketahui dan diterima oleh pimpinan DPRA pada 13 Agustus 2020.