Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM – Terjadi kekisruhan di internal Partai Demokart setelah sejumlah kadernya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada Jumat (5/3/2021).
Dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara itu menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), yang juga Mantan Panglima TNI, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi digulingkan dari jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
Lantas, AHY hingga SBY meminta pemerintah untuk tidak mengakui kepemimpinan Moeldoko sebagai Ketum terpilih hasil KLB Sumut.
Permintaan itu langsung dijawab oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md diakun Twitter-nya Sabtu (6/3/2021).
Mahfud Md menyatakan pemerintah tidak bisa ikut campur dalam kisruh Partai Demokrat.
Baca juga: Jika Negara Akui Moeldoko, Pengamat Politik: Lonceng Kematian Partai Demokrat Semakin Kencang
Baca juga: Kejadian Pertama Demokrasi Indonesia, Pejabat Negara Kudeta Partai, Pengamat: Ironi Luar Biasa
Ia menyebut, permasalahan itu merupakan bagian dari urusan internal Partai Demokrat.
Mahfud pun menyebut sikap pemerintah Jokowi, sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat sebagai presiden dalam kisruh PKB kubu GusDur dan kubu Cak Imin.
"Sama seperti sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” ungkap Mahfud.
Tak hanya masa kepemimpian SBY saja, Mahfud juga memberikan contoh pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri.
“Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” paparnya.
Oleh karena itu, Mahfud mengatakan sesuai UU No 9 Tahun 1998, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang.
“Bagi pemerintah, sekarang ini, peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat,” tegas Mahfud.
Baca juga: Perjalanan Karir Moeldoko, Jadi Panglima TNI di Era SBY, Kini Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY
Baca juga: AHY Dikabarkan Maju Pilpres 2024, Begini Respon Marzuki Alie: Indonesia Bukan Negara Pacitan
Mahfud mengklaim, bahwa kasus itu bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum.
“Sebab (hingga kini) belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat,” katanya.
Selain masalah internal Partai Demokrat, Mahfud mengatakan pemerintah saat ini hanya menangani sisi keamanan, bukan legalitas partai.
Baca juga: Setelah Jokowi Serukan Benci Produk Asing, Pemerintah Sepakat Impor Beras 1 Juta Ton
Baca juga: Lulus Kuliah Ke Yaman, Santri Aceh Alumni Dayah Ummul Ayman Kesulitan Biaya Keberangkatan
Apa Kata Pengamat Politik?
Pengamat politik, Saiful Mujani mengatakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari orang luar partai merupakan kejadian pertama dalam wajah demokrasi di Indonesia.
Ia menilai, kejadian yang terjadi di tubuh Partai Demokrat merupakan bentuk dari kemunduran demokrasi di Tanah Air.
Menurutnya, pejabat negara seperti KSP Moeldoko bisa melindungi dan mengayomi semua partai.
“Kejadian pertama partai dibajak orang luar partai,” kata Saiful, dikutip dari akun Twitter-nya Sabtu (6/3/2021).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dulunya pada zaman orde baru, pengambilalihan kekuasaan partai biasanya dilakukan oleh kader partai itu sendiri.
Baca juga: Sosok Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang Dituduh Hendak Ambil Alih Demokrat
Baca juga: AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah, Sebut KLB di Sumatera Utara Ilegal
“Di era demokrasi sekarang, Demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa,” ungkapnya.
Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini menyebut, demokrasi dunia saat ini tengah mengalami kemunduruan (backsliding).
Hal itu dapat terlihat dari ‘permainan’ atau tindakan politik oleh pejabat negara yang ‘menciptakan’ demokrasi sendiri.
“Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021), penyebanya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justeru hasil demokrasi sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, sangat mungkin politik Indonesia saat ini sudah berada dalam masa itu.
“Kita mungkin masuk di sini (pejabat menciptakan hasil demokrasi sendiri),”katanya.
Diberitakan sebelumnya, KLB versi Sumut Partai Demokrat yang diselenggarakan pada Jumat (5/3/2021) menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.
Baca juga: Kader Aceh Tetap Loyal ke AHY, Pastikan tak Ada Pengurus Hadiri KLB
Baca juga: Cerita Ketua DPC Demokrat Ditawari Uang Rp 100 Juta Ikut KLB, Katanya 2024 Calonkan Anak Presiden
Berdasarkan siarang langsung yang ditayangkan Kompas TV, politisi Demokrat yang sebelumnya dipecat, Jhoni Allen Marbun, membacakan, ada dua kandidat ketua umum dalam KLB tersebut.
Kedua kandidat tersebut ialah Moeldoko dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Marzuki Alie.
Namun peserta KLB akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Menetapkan Dr. H. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Jhoni Allen dalam siaran langsung di Kompas TV, Jumat sore.
Adapun Marzuki ALie didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Moeldoko pun menyampaikan sambutannya usai ditetapkan sebagai ketua umum.
Baca juga: Profil dan Sosok Moeldoko: Dulu Panglima TNI di Era SBY, Sekarang Pimpin Demokrat Kontra AHY
Baca juga: AHY Minta Presiden Jokowi Hingga Menkumham Yasonna H Laoly Tak Sahkan Pengurus Demokrat Versi KLB
Ia menyampaikan sambutannya via sambungan telepon.
"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati keputusan Saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," ucap Moeldoko lewat sambungan telepon. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)
Baca Juga Lainnya:
Baca juga: Kronologi Selebgram Ari Pratama Tewas Dibunuh Teman Wanitanya, Dilatar Belakangi Hubungan Asmara
Baca juga: Ratusan Tenaga Kesehatan Puskesmas di Pidie Mendadak Hamil, Entah untuk Hindari Vaksin Sinovac?
Baca juga: Tujuh Jam Tenggelam, Seorang Bocah di Aceh Utara Ditemukan Tersangkut di Akar Kayu