Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah ekonom menyarankan agar proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebaiknya tidak dilanjutkan saat ini, karena pemerintah sedang menghadapi pandemi Covid-19.
Ekonom senior Prof Dr Emil Salim mengatakan proyek ibu kota negara (IKN) membuat perhatian pemerintah dalam menghadapi pandemi terpecah.
“Dalam keadaan ini kita harus bertempur di dua bentuk. Pertama tenaga yang harus pindah, ke dua bertempur untuk Covid-19,” kata Emil dalam diskusi terkait pemindahan ibu kota secara virtual, Jumat kemarin.
Dia menawarkan alternatif jika pemerintah ingin meneruskan proyek tersebut, yaitu membuat dua ibu kota.
Pertama ibu kota negara yang berisi presiden, wakil presiden, dan sekretariat negara, kata dia.
Ke dua, ibu kota proklamasi yang berisi kementerian dan lembaga lainnya.
“Supaya jangan buang waktu untuk pindah,” tutur Emil.
Strategi ini menurut dia masuk akal agar persoalan pandemi Covid-19 lebih dulu bisa diatasi.
Menurut Emil, kondisi Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak ideal dengan beragam permasalahan yang tak kunjung usai seperti kemacetan dan banjir.
Namun, hal ini seharusnya bukan jadi alasan pemindahan ibu kota, bahkan harus diatasi terlebih dahulu.
“Sikap negarawan itu menghadapi permasalahannya, bukan dihindari,” jelas Emil.
Baca juga: Okultasi Planet Mars dengan Bulan Bisa Dilihat di Langit Aceh Selama Satu Jam Lebih, Catat Waktunya
Baca juga: Nia Daniaty Mantan Istri Farhat Abbas, Masih Menjanda dan Dekat dengan Pria Tajir, Siapa Dia?
Baca juga: Cara Daftar dan Cek Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta di Bank BRI, Siapkan KTP
Sementara, ekonom Fadhil Hasan mengatakan dalam kurun 100 tahun, setidaknya adalah 30 negara di dunia yang memindahkan ibu kotanya, sehingga proyek ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah.
Dia meminta pemerintah melakukan kajian serius terhadap faktor-faktor penyebab gagalnya pemindahan ibu kota di negara lain.
Menurut dia Indonesia saat ini tidak memiliki kapasitas ekonomi dan keuangan untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.
“Utang pemerintah diperkirakan akan berjumlah Rp10.000 triliun pada 2024, itu sudah cukup membebani perekonomian,” ujar dia.
Baca juga: Balas Bijak Komentar Negatif Netizen, Yuni Shara Banjir Pujian hinngga Trending Topik Twitter
Baca juga: Warga Terdampak Gas Beracun Dipulangkan
Baca juga: Tips Menjaga Sistem Kekebalan Tubuh Lebih Kuat Saat Berpuasa di Tengah Pandemi Covid-19
Pandangan berbeda datang dari Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.
Andrinof mendukung langkah pemerintah melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dia menjelaskan bahwa alasan pemindahan bukan semata-mata gerah atau risau dengan kondisi Jakarta, namun untuk menyelamatkan Pulau Jawa.
Pulau Jawa menurut dia dihuni oleh 60 persen penduduk Indonesia, tapi luasnya hanya 7 persen, sebuah perbandingan yang tidak memadai.
Baca juga: Ditugaskan ke Papua, Pratu Lukius Malah Membelot dan Gabung dengan KKB Papua
Baca juga: Warga Tertipu Investasi Bodong, Rp 165 Juta Raib
“Tahun 2060 penduduk di Jawa kemungkinan 2 kali lipat dari yang sekarang atau sekitar 300 juta dengan luas daratan yang hanya 7 persen,” ujar Andrinof.
Karena itu, pemindahan ibu koita bisa menyelamatkan Pulau Jawa, terutama lahan pertanian yang dikenal subur.
Lahan pertanian ini menurud dia harus diselamatkan, karena kebutuhan pangan yang kian meningkat.
Selain itu, Andrinof juga yakin pemindahan ibu kota akan menciptakan pemerataan antarwilayah.
“Kasihan daerah yang di pinggiran terutama di timur. Kita ingin membangun pusat kehidupan baru,” tutur Andrinof.(AnadoluAgency)