Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengurus Kadin Aceh meminta tim Satgas Pengendalian Harga Pangan Aceh maupun kabupaten/kota mengawasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tidak wajar.
Terutama harga daging meugang, seperti di Abdya dan Aceh Selatan yang pada meugang menjelang Ramadhan 1442 Hijriah beberapa waktu lalu mencapai Rp 190.000 – Rp 200.000 per kilogram.
Wakil Ketua Kadin Aceh Bidang Perdagangan, H Ramli, menyampaikan hal ini saat Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pangan.
Rakor Dalam Rangka Ketersediaan Stok Pangan dan Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (30/4/2021).
Rakor ini dipimpin Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Amirullah dan dihadiri Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Margiyanta SH, Kepala Perwakilan BI Aceh, Achris Sarwani, Kepala Bulog Aceh, Irsan Nasution.
Kemudian Kepala Dinas Perternakan Aceh, drh Rahmandi, Kepala Dinas Pangan Aceh, Cut Yusminar, Kadis Perindag Aceh, Ir Mohd Thanwier, Kabid Produksi Distanbun Aceh, Safrizal, Pengurus Perpadi Aceh.
Selanjutnya Pengurus Asosiasi Pedagang Ternak dan Daging Daerah dan lainnya.
Baca juga: Kebelet ‘Belah Duren, Janda & Pria Lajang Ini Nekat Indehoi, Tak Sabar Tunggu Nikahan Usai Lebaran
Baca juga: Lagi Pandemi Covid-19, AS dan China Paling Jor Joran Belanja Militer
Baca juga: Tangkapan Nelayan Melimpah, Harga Lelang Ikan Tuna Turun, Pemasaran Dominan ke Luar Aceh
“Info yang kami dapatkan dari pedagang daging di sana (Abdya dan Aceh Selatan), harga standar daging hari-hari biasa di sana sekitar Rp 130.000 per kilogram.
Tetapi kenapa pada meugang puasa beberapa hari lalu, harganya bisa melambung mencapai Rp 190.000 sampai Rp 200.000 per kilogram," kata Ramli.
Padahal kata Ramli, persediaan sapi, termasuk stok dari Lampung untuk kebutuhan meugang stoknya lancar.
Begitu juga stok kebutuhan pokok lainnya, seperti gula, telur, ayam, minyak goreng dan lain-lain yang dipasok dari Medan, Sumut lancar-lancar saja.
Khusus untuk harga daging meugang di Abdya dan Aceh Selatan yang terlampau mahal, Wakil Ketua Kadin Aceh Bidang Perdagangan ini meminta Tim Satgas Pangan Aceh mencari akar masalah.
Permintaan yang sama juga disampaikan kepada Tim Satgas Pangan kedua daerah ini mencari akar masalah.
"Kalau harga dagingnya mencapai Rp 190.000 – Rp 200.000/Kg, masyarakat miskin yang berharap bisa makan daging pada bulan puasa dan Lebaran Idul Fitri bisa terancam gagal.
Apalagi, saat ini daya beli masyarakat masih rendah karena pengaruh pandemi Covid-19," kata Ramli.
Harga gabah yang turun juga dibahas
Dalam Rakor itu, Pengurus Perpadi Aceh, Dermawan, meminta jangan hanya membahas stok dan harga pangan yang sudah stabil.
Tapi harga pangan yang sedang jatuh, di antaranya harga gabah di beberapa daerah yang sedang panen, harganya hanya Rp 4.200 – Rp 4.000/Kg atau di bawah harga Bulog Rp 4.250/Kg juga harus dibahas.
Menurut laporan Anggota Perpadi di daerah, ungkap Dermawanh, karena di Medan, Sumut, harga gabah sedang jatuh, maka panen kali ini sangat mengejutkan petani.
Berbeda dengan panen tahun lalu, harga gabah tinggi antara Rp 4.700 – Rp 5.200/Kg atau selalu di atas harga gabah yang ditetapkan pemerintah Rp 4.250/Kg.
Dermawan meminta Bulog meningkatkan pengadaan/pembelian gabah dan berasnya.
"Sebaliknya pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih besar lagi bagi Bulog untuk menyalurkan beras pengadaannya agar penyerapan gabah dan beras hasil panen petani menjadi lebih besar lagi," minta Dermawan.
Tanggapan Ketua Tim Satgas Pangan Aceh
Menanggapi mahalnya harga daging meugang, Ketua Tim Satgas Pengendalian Pangan Aceh, Kombes Pol Margiyanta SH, mengatakan akan mencari akar masalah daging mahal.
Kemudian juga terus melakukan pemantauan terkait kenaikan harga daging yang sangat tinggi di satu daerah jelang meugang dan jatuhnya harga gabah.
"Jika, nanti ada bukti, yang kuat kenaikan harga daging yang terlalu tinggi lantaran keinginan kelompok pedagang daging ingin meraup keuntungan berlipat ganda, maka pelaku bisa dikenakan tindak pidana," kata Margiyanta.
"Begitu juga, jatuhnya harga gabah di beberaa daerah, apakah ada permainan dan persaingan kurang sehat dari pengumpul gabah petani. Ini jika dilihat dari sisi proses penegakan hukumnya.
Tapi untuk mengatasi harga gabah jangan terus jatuh, bisa dengan cara pengusaha kilang padi di Aceh, dibantu tambahan modal kerja dari pembiayaan bagi hasil rendah dari bank Syariah di Aceh.
Dengan demikian mereka bisa menampung hasil panen padi petani dalam jumlah yang lebih besar," saran Margiyanta.
Pengadaan beras lokal terus dilakukan Bulog
Masih dalam Rakor ini, Kabulog Aceh, Irsan Nasution mengatakan hingga kini pihaknya masih tetap melakukan pengadaan beras lokal.
Terkait harga gabah jatuh, ia mengakui, karena pengaruh harga gabah di Medan, Sumut juga saat ini sedang turun, tapi tidak begitu jauh dengan harga penetapan pemerintah.
Realisasi jumlah beras pengadaan lokal di Aceh, kata Irsan Nasution, sudah mencapaia 6.850 ton, dari rencana targetnya 12.600 ton.
Sedangkan stok beras Bulog di Aceh saat ini cukup mencapai 11.350 ton.
Ia menyatakan, setuju, Pengusaha Kilang padi di Aceh, diberikan tambahan modal kerja, melalui sumber pembiayaan murah dari Bank-Bank Syariah di Aceh.
Dengan demikian penerima pinjaman dana bank bisa membeli gabah petani yang banyak.
“Untuk masalah ini kami akan mengusulkan kepada bank-bank syariah yang beroperasi di Aceh, yakni BAS dan BSI agar mengarahkan penyaluran pembiayaannya ke sektor pembelian hasil panen petani padi di Aceh," kata Irsan Nasution.
Pernah ditawari daging impor
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Rahmandi, juga mengataka akan mencari akar masalah mahalnya harga daging meugang di Aceh.
Sedangkan Kepala Dinas Pangan Aceh, Cut Yusminar, mengatakan pihaknya pernah ditawari daging impor dari Kementerian Perdagangan untuk mengatasi mahalnya harga daging meugang di Aceh Selatan dan Abdya.
"Tapi karena minat masyarakat di dua daerah itu terhadap daging impor sangat rendah, pengirimannya dibatalkan.
Kendati harga daging sapi dan kerbau lokal mahal, masyarakat Abdya dan Aceh Selatan tetap membeli, meski dengan jumlah yang terbatas,” ujar Cut Yusminar. (*)