Baca tanpa iklan
“Kami meminta Kemendagri untuk menurunkan tim verifikasi yang independen untuk melihat langsung fakta dan kondisi di lapangan sebelum peraturan tersebut diterbitkan, hal itu guna untuk menghindari konflik horizontal ditengah masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Ketua DPRK Bener Meriah, Mhd Saleh juga membacakan sikap dengan menyatakan, hal yang sama menolak keputusan surat Gubernur Aceh terkait tapal batas Bener Meriah-Aceh Utara.
“Bersama Plt Bupati Bener Meriah, mari bersama-sama kita pertahankan wilayah Rikit Musara dan Pasir Putih, namun kita harus tetap berdoa agar kedua wilayah itu tetap menjadi milik Bener Meriah,” katanya di hadapan ratusan warga.
Baca juga: Bocah 12 Tahun Nangis Sujud di Kaki Ibu, Ditangkap saat Demo Bela Habib Rizieq, Pamit Mau Ngaji
Baca juga: Cules Tersenyum, Presiden Barcelona Sebut Negosiasi Kontrak Lionel Messi Lancar
Sementara itu, Plt Bupati Bener Meriah, Dailami kepada wartawan menyampaikan, terkait persoalan ini, dirinya mengajak untuk bersama-sama memperjuangkan, namun tidak dengan cara kekerasan.
“Besok saya menemui Gubernur Aceh, karena kebetulan ada rapat di Banda Aceh, disela-sela acara itu saya akan sampaikan persoalan ini,” ujar Dailami.
Kata Dailami lagi, terkait hal ini, semua langka akan ditempuh termasuk menjumpai Kemendagri.
"Insya Allah kita juga akan menjumpai Pak Presiden untuk memohon agar wilayah ini tetap menjadi milik Bener Meriah," terangnya.
Untuk mempertahankan wilayah itu kata Dailami, "kita harus yakin-seyakinnya, keputusan terakhir adalah Allah SWT," tutup Dailami.
Usai doa bersama dan pernyataan sikap, Plt Bupati Dailami dan Ketua DPRK Bener Meriah, Mhd Saleh menandatangani petisi dan sejumlah tuntutan mendesak eksekutif dan legislatif untuk memperjuangkan Rikit Musara dan Pasir Putih tetap dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.(*)