Baca tanpa iklan
Jelaskan kepada kawan-kawan semua," tambah Tiyong yang saat ini menjabat anggota DPRA.
Baca juga: Tak Masuk Lagi Pengurus DPP PNA, Isu PAW Tiyong dan Falevi Kirani Merebak, Yazir: Tak Ada Dosa KLB
Selain Miswar Fuady, menurut Tiyong, pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kekisruhan itu adalah Kanwil Kemenkumham Aceh.
"Dan yang paling bertanggung jawab lagi Kanwil (Kemenkumham Aceh).
Punca masalahnya di kanwil.
Kanwil menolak KLB dengan merekayasa alasan, dipastikan merekayasa alasan," tudingnya.
Tiyong mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menghadiri Kanwil Kemenkumham Aceh.
"Dan kanwil juga harus bertanggung jawab.
Ketika kawan-kawan hadir ke kanwil mempertanyakan, kanwil harus jawab dengan jelas," tegasnya.
Disisi lain, Tiyong juga meminta PNA kubu Irwandi untuk menghentikan segala kegiatan partai.
"Saya minta ke kubu Irwandi, hentikan semua kegiatan.
Kalau mereka menganggap PNA punya mereka, saya juga pendiri PNA, saya punya modal di PNA, punya modal pikiran, tenaga, dan juga punya kontribus uang di PNA," pungkas Tiyong.
Akan Lapor Polisi
Terpisah, DPP PNA kubu Irwandi Yusuf akan membawa kasus kericuhan bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Rasamala, Banda Aceh, ke ranah hukum.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di rumah Irwandi Yusuf, di Jalan Salam, Lampriek, Banda Aceh, sore kemarin.
Baca juga: Ketua DPW PNA Aceh Barat Daya Tuding Cut Rahman Bohong terkait tak Dilibatkan Kegiatan Partai
Tim Kuasa Hukum DPP PNA, Haspan Yusuf Ritonga mengatakan, kericuhan yang dilakukan oleh sekelompok massa dalam bimtek yang digelar oleh DPP PNA adalah tindakan kesengajaan untuk mengganggu partai.
Menurutnya, kericuhan itu jelas-jelas upaya untuk menghalangi atau menggangu partai dan merupakan tindakan kesengajaan yang berpotensi pidana.
"Kita pengurus partai yang sah, kita sudah terima SK Kemenkumham.
Kita partai resmi, tapi diganggu sedemikian rupa, berarti mereka yang tidak punya itikad baik untuk mendukung partai," kata Haspan Yusuf Ritonga.
Untuk itu, saat ini DPP PNA sedang mengidentifikasi apakah kericuhan itu dilakukan oleh kader langsung atau ada orang lain di belakang mereka.
"Apakah itu kader apa bukan, ini sedang kita identifikasi.
Kalau kader partai, maka tadi sudah ditegaskan, itu akan diambil tindakan tegas.
Semua kita sepakat mengambil tindakah tegas terhadap anggota partai yang mengganggu acara hari ini," tandasnya.
Apa yang terjadi dalam kericuhan itu, lanjut Haspan, memang jelas-jelas upaya untuk mengacaukan kegiatan partai.
"Maka secara hukum, ini ada pelanggaran hukum yang dilakukan.
Pidana pasti ada, yang jelas tadi, ada tindakan yang secara langsung mereka lakukan seperti mengambil dokumen partai secara paksa, absensi, dokumen kegiatan itu mereka ambil secara paksa," ungkap Haspan.
Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan mengambil langkah hukum.
"Langkah hukum akan dilakukan.
Ini negara hukum, anggota partai atau bukan, secara subjek hukum mereka tentu harus diminta pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.
Kita akan mengambil tindakan hukum agar kasus seperti ini tidak berulang lagi di kemudian hari," tegasnya.
Ditanya kapan DPP akan melapor kasus kericuhan itu ke Polda Aceh, Haspan mewakili pengurus menuturkan akan segera melaporkan setelah mengidentifikasi secara menyeluruh orang-orang yang terlibat dalam tindakan kericuhan itu.
Konferensi pers kemarin dihadiri Sekjen DPP PNA, Miswar Fuadi, Ketua VI, Darwati A Gani, Ketua Harian, Teungku Syakya, Bendahara, Rafli Agam, dan sejumlah pengurus partai lainnya.
DPP PNA juga mengklaim kegiatan bimtek kemarin berlangsung sukses meski terdapat kericuhan.
“Tolak ukurnya bisa kita lihat dari persentase peserta yang hadir, pengurus DPW yang hadir mencapai 97 persen.
Hanya dua DPW yang tidak hadir, anggota DPRK banyak hadir, DPRA juga," kata Haspan.
Dia menyebutkan, saat ini semua kader PNA masih sangat loyal terhadap kepemimpinan Ketua Umum Irwandi Yusuf apalagi setelah adanya SK Kemenkumham yang baru yang menyatakan kepengurusan yang sah.
"Kita bisa melihat dan mengukur dari jumlah yang hadir dalam kegiatan bimtek tadi.
Dari acara ini kita bisa mengkuru tingkat loyalitas kader dan pengurus terhadap kepengurusan yang baru sesuai dengan SK Kemenkumham yang baru," demikian Haspan. (mas/dan)
Baca juga: DPP PNA Tegaskan tak Ada Lagi Dualisme, Umumkan Pengurus Baru di Bawah Komando Irwandi
Baca juga: DPW PNA Abdya Usulkan PAW T Cut Rahman dari DPRK, Sudah Dua Kali Diberi Surat Peringatan