“Terkait dengan persoalan tersebut, kami dari Hipmi akan fokus mengembangkan sektor UMKM. Dari yang belum ada menjadi ada, dari yang belum naik kelas menjadi naik kelas,” ujarnya.
Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pada tahun 2023, Pemerintah Aceh berencana menghapus tenaga kontrak di instansinya.
Sehingga akan ada lima ribu tenaga kontrak yang bakal dirumahkan.
HIPMI Aceh ikut mengambil kekhawatiran, terkait persoalan ini.
Sehingga wadah perkumpulan para pengusaha muda ingin mengembangkan sektor UMKM.
Ketua HIPMI Aceh, Ridha Mafdhul atau yang akrab disapa Gidong menyampaikan, kebijakan ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi mereka.
Disisi lain, HIPMI Aceh yakin pemerintah telah mempertimbangkan kebijakan ini dengan cermat.
Ia menjelaskan, rencana pemerintah yang menghapuskan seluruh tenaga kontrak di lingkungan kerja pemerintah akan melahirkan pengangguran-pengangguran baru di kalangan usia muda atau produktif.
“Setidaknya untuk Provinsi Aceh, ada sekitar 5.000 bahkan lebih, tenaga kontrak yang akan dirumahkan,” ujarnya.
Baca juga: Hipmi Aceh Janji Bantu Pertumbuhan UMKM di Aceh Tengah
Gidong menyakini, pemerintah telah mempertimbangkan kebijakan ini dengan cermat.
Katanya, persoalan seperti ini, di era kompetesi dan teknologi, akan menjadi keniscayaan di masa depan.
Kedepan, ada pengurangan tenaga kerja/ kerja-kerja manusia telah digantikan dengan robot atau artifisial inteligen.
“Terkait dengan persoalan tersebut, kami dari Hipmi akan fokus mengembangkan sektor UMKM. Dari yang belum ada menjadi ada, dari yang belum naik kelas menjadi naik kelas,” ujarnya.
Gidong meminta dukungan untuk HIPMI Aceh, agar melahirkan karya yang hebat, seperti apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang memberikan legasi yang besar bagi pembangunan jalur transportasi Aceh melalui Kapal Aceh Hebat. (*)
Baca juga: VIDEO - Pelaku UMKM Dilatih Cara Penciptaan Merek