Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Geir Pedersen, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Suriah menyatakan sebagian besr rakyat Suriah masih menderita.
Dia menyesalkan fakta proses politik belum berhasil bagi rakyat Suriah dan terus mendapat kekerasan akut.
Pedersen menyatakan jalan buntu masih berlanjut di seluruh negeri dengan konflik tetap sangat aktif, dan pertikaian antara kelompok oposisi bersenjata.
Termasuk kelompok teroris yang terdaftar di Dewan Keamanan Hayat Tahrir Al-Sham dan Daesh atau ISIS.
Ditambah serangan udara pro-pemerintah yang berkelanjutan di Idlib dan Azaz serta kekerasan di timur laut.
Di mana sering terjadi serangan pesawat tak berawak dan penembakan timbal balik oleh Pasukan Demokrat Suriah yang didukung Turki, dan kelompok oposisi bersenjata.
Selain itu, serangan Israel telah mencapai target di Suriah, termasuk di bandara internasional Damaskus dan Aleppo.
Baca juga: PBB Sesalkan Permusuhan Antara Pemberontak di Suriah Dukungan Turki, Musim Dingin Ancam Pengungsi
Kekerasan ini berlanjut pada saat warga Suriah mengalami apa yang digambarkan Pedersen sebagai krisis ekonomi terburuk sejak perang dimulai.
Dia memperingatkan itu hanya akan menjadi lebih buruk sepanjang musim dingin ini untuk sebagian besar rakyat.
Utusan itu menyerukan upaya untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa dan mendesak semua pihak memberikan akses kemanusiaan tanpa batas ke daerah dan orang yang membutuhkan.
Masalah tahanan juga menonjol dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB.
Pedersen mengatakan PBB terus menerima laporan penangkapan sewenang-wenang di seluruh Suriah.
"Setelah enam bulan amnesti presiden, tidak ada yang baru untuk dilaporkan," tambahnya.
“Terlepas dari keterlibatan kami yang berkelanjutan, informasi resmi tidak tersedia, dan pemantauan independen juga tidak difasilitasi," tambahnya, seperti dilansir AFP, Rabu (26/10/2022).
Baca juga: Prancis bawa Pulang 15 Wanita dan 40 Anak-Anak dari Kamp ISIS di Suriah
“Mengenai hal ini, dan secara lebih umum, keluarga menekankan kekhawatiran yang muncul dari kurangnya komunikasi yang transparan," ujarnya.