Presiden Jokowi Sadar Masyarakat Aceh Menolak, Tapi Tegaskan Akan Menampung Pengungsi Rohingya

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

Kendati demikian, Presiden Jokowi menegaskan tetap akan menerima dan menampung sementara pengungsi Rohingya tersebut.

“Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung. Dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, (seperti) UNHCR dan lain-lain,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong, Pedemangan, Jakarta pada Senin (11/12/2023).

Kepala negara menyadari, masyarakat di Aceh tidak menerima kedatangan para pengungsi Rohingya.

“Karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya (pengungsi Rohingya),” pungkas Jokowi.

Baca juga: Anggota Dewan Minta Tim Penanganan Pengungsi Rohingya Harus Beri Pemahaman Pada Masyarakat Aceh

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan.

Jokowi juga menyebut, pemberian bantuan kepada pengungsi Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

“Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Presiden ke-7 Indonesia ini menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang makin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh,”

“terdapat dugaan kuat, ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” jelas Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak.

“Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini,” tandasnya.

DPRA Minta Penanganan Dilakukan Pemerintah Pusat

Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023 dihantam gelombang kedatangan pengungsi Rohingya.

Terbaru, sebanyak 315 pengungsi Rohingya tiba dalam dua kapal di Aceh pada Minggu (10/12/2023).

Satu kapal berisi 135 orang mendarat di kawasan Pantai Kreung Raya, Aceh Besar.

Sementara satu kapal lainnya mendarat di pantai Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Pidie dengan jumlah 180 orang.

Kedatangan ini menambah rentetan jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh sejak November 2023.

Jika ditotalkan, sudah ada 8 gelombang kedatangan pengungsi Rohingya sejak pertengahan November 2023 di Aceh, dengan jumlah hampir mencapai 2000 pengungsi.

Baca juga: 135 Pengungsi Rohingya yang Mendarat di Aceh Besar Kini Terluntang Lantung di Kota Banda Aceh

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Al Farlaky meminta agar penanganan pengungsi Rohingya tidak dibebankan ke pemerintah daerah. 

Iskandar menyebut soal pengungsi Rohingya ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan.

Namun penanganan pengungsi luar negeri menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

“Karena dari sisi pendanaan belum ada regulasi yang mengatur sehingga pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan biaya penanganan pengungsi internasional,” kata Iskandar dalam keterangan persnya, Minggu, (10/12/2023). 

Ia melanjutkan, Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) harus segera merespon terkait kondisi terkini menyangkut Rohingya.

Lalu Satuan Tugas (Satgas) Pengungsi yang dibentuk Pemerintah Pusat di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan RI untuk turun ke lapangan. 

“Tidak hanya bekerja di belakang meja, tapi juga turun (ke lapangan) memberi solusi mengenai semakin meningkatnya eskalasi pengungsi etnis Rohingya,” ujarnya. 

Menurutnya seluruh tim dan stakeholder yang terkait penanganan Rohingya harus memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat yang daerahnya di didatangani oleh Rohingya. 

“Dijelaskan bagaimana kondisi di kamp penampungan Bangladesh, dan bagaimana mereka bisa masuk ke perairan kita, ini semua harus dijelaskan pada masyarakat kita,” jelasnya.

“Stakeholder yang saya maksudkan yang harus dilibatkan adalah KAMLA (Keamanan Laut) dan Satuan Pengamanan Angkatan Laut RI yang selama ini menjaga perairan Aceh,” tambah Iskandar.

Terluntang Lantung di Kota Banda Aceh

Sebanyak 135 warga Rohingya yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak , kini terluntang-lantung di Ibukota Banda Aceh.

Para pengungsi Rohingya kini berada di depan gerbang Kantor Gubernur Aceh pada Senin (11/12/2023).

Sebelumnya pada Senin (11/12/2023) sekitar 01:00 dini hari para pengungsi direncanakan ditempatkan di Scout Camp Seulawah, kemudian truk pengangkut mereka ditolak warga setempat dan dipaksa putar balik.

Pantauan Serambinews.com pukul 09:30 WIB pagi tadi, terlihat sejumlah warga mengerumuni para pengungsi dan dijaga ketat oleh pihak pengamanan kepolisian.

Lokasi berdiamnya para pengungsi Rohingya ini telah di pasang garis polisi.

135 warga Rohingya tersebut juga telah diberi makan dan minum di area yang telah di lingkari garis polisi.

Salah seorang anggota keamanan, Zullfikar, mengatakan para pengungsi tiba kembali dikantor Gubernur Aceh sekitar 01:40.

“Mereka di tolak warga di Saree kemudian sekitar jam dua lewat mereka diantar lagi ke kantor Gubernur Aceh,”ujarnya.

Laporan wartawan Serambinews.com di lokasi, Indra Wijaya mengatakan, UNHCR sejak tadi malam belum terlihat melakukan penanganan.

Sehingga 135 pengungsi yang terdampar sore kemarin kembali terkatung-katung tak tau akan diletakkan kemana.

Bahkan saat ini mereka kembali dipindahkan ke Taman Ratu Saifatuddin.

Beruntung ada inisiatif dari relawan rapi untuk melakukan penggalangan dana di depan kantor gubernur Aceh.

Uang donasi itu tak lain digunakan untuk membeli makanan bagi para etnis Rohingya tersebut.

Relawan RAPI Kota Banda Aceh, Fahrulrazi mengatakan, pihaknya sudah melakukan penanganan terhadap pengungsi tersebut sejak dini hari tadi.

Sebagai relawan, hal tersebut dilakukan tidak lain sebagai bentuk kemanusiaan.

Pasalnya, para etnis Rohingya sudah luntang-lantung sejak sore kemarin di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Mereka mendapat penolakan oleh warga setempat. Belum diketahui kenapa penolakan itu bisa terjadi.

Sehingga atas penolakan itu pula, para etnis Rohingya itu dinihari kembali diantar ke depan Kantor Gubernur Aceh.

"Kantor kalau di Aceh ini nomor satu. Kita nggak tau lagi mau antar mereka kemana," kata Fahrul.

Ia juga menyayangkan sikap UNHCR yang hingga saat ini belum tampak batang hidungnya di lokasi. Akibatnya para pengungsi itu terus luntang-lantung tak tau akan diletakkan kemana.

"Jika UNHCR ada tentu nggak kayak gini jadinya. Tapi hingga saat ini mereka belum terlihat," pungkasnya. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)