Dana Desa

Haji Uma: Dana Desa Harus Bergerak pada Pembangunan belum Tersentuh

Penulis: Jafaruddin
Editor: Ansari Hasyim
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komite IV DPD RI, H Sudirman Haji Uma mempertanyakan penyaluran Dana Desa saat kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Lhokseumawe, Kamis (18/4/2024).

Laporan Jafaruddin l Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Jumlah Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2024 yang mencapai Rp 71 triliun diberikan kepada gampong untuk peningkatan pembangunan dan menyentuh kepada pembangunan yang belum terbangun.

Hal itu disampaikan Anggota Komite IV DPD RI, H Sudirman Haji Uma kepada Serambinews.com, seusai kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Lhokseumawe, Kamis (18/4/2024).

Kunker tersebut dilakukan Haji Uma bagian dari pengawasan Komite IV DPD RI terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.

Fokus pengawasan tersebut pada transferan keuangan daerah dan Dana desa.

Saat kunker tersebut Haji Uma turut didampingi Staf Ahli Muhammad Daud, Mulyadi Syarif, dan stafnya Muhammad Furqan serta Hamdani.

Haji Uma bersama staf disambut Kepala Bidang Bina Gampong dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas DPMG Kota Lhokseumawe, T Syamsul Fajri.

Baca juga: Satlantas Polres Aceh Barat Tilang Mobil Angkut Barang yang Overload, Termasuk Pikap Bawa Tilam

Untuk diketahui Tahun 2024 ini, total anggaran Dana Desa mencapai Rp 71 triliun yang akan didistribusikan ke 75.265 desa. Sedangkan untuk 68 desa dalam Kota Lhokseumawe jumlahnya mencapai Rp 60 miliar.

“Tujuan kami ke sini untuk mengetahui untuk mengetahui sejauh mana serapan Dana Desa maupun pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di sejumlah daerah termasuk di Kota Lhokseumawe,” ujar Haji Uma dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu juga mengajukan beberapa pertanyaan tentang penyusunan APBDes, penyaluran, kendala, dan dampak bagi pembangunan dengan adanya Dana Desa.

Selain itu juga penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pembinaan generasi muda.

Kepala Bidang Bina Gampong dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, DPMG Kota Lhokseumawe, T Syamsul Fajri dalam pertemuan menyebutkan pihaknya terus berupaya mengedukasi keuchik agar penggunaan dana desa itu harus transparan.

Untuk penyaluran kata T Syamsul Fajri dari 68 desa di Lhokseumawe, 50 persen di antaranya sudah berhasil mencairkan dana desa tahap pertama.

Untuk saat ini semua desa di Lhokseumawe sudah menyelesaikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

“BLT harus disalurkan pada bulan Maret, tapi karena karena ada keterlambatan dalam pencairan dana, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyaluran. Namun, sampai hari ini semua gampong sudah menyalurkan BLT,” ujar T Samsul Fajri.

Halaman
123

Berita Terkini