Menurut Anggota DPD RI asal Aceh itu, pembangunan bukan hanya mempertanggungjawabkan realisasi, tapi pembangunan itu harus bergerak tidak mesti dan tidak harus di tempat itu-itu saja, sehingga tidak ada perkembangan.

Misalnya, kalau tahun ini dibangun jalan dan tahun depan juga dibangun jalan, itu tidak ada peningkatan pembangunan.

Padahal tujuan dari Dana Desa yang bersumber dari APBN itu untuk peningkatan pembangunan dan bergeser kepada pembangunan ke pembangunan yang belum terbangun, bukan istiqamah dalam pembangunan.

“Jadi kehati-hatian dan kualitas pembangunan perlu dikontrol,” katanya.

Misalnya kenapa harus membangun hal yang sama, ternyata hasil pembangunan itu belum sampai satu tahun sudah rusak.  

Maka inspektorat juga arus bekerja aktif di sini melihat kepatutan kewajaran dan bobot dari kualitas pembangunan itu, sehingga uang desa bisa diselamatkan tidak membangun bangunan yang sama lagi.

“Ini juga banyak terjadi di daerah lain juga, tapi ini di Lhokseumawe sebagai satu sampel. Kita akan berkoordinasi dengan BPKP dan melakukan rapat dengan Dirjen perbendaharaan negara nanti,” ungkap Haji Uma.  

Senator asal Aceh juga mengajak DPMG untuk memantau transparansi dan tertib administrasi dalam pengelolaan dana desa supaya tidak ada manipulasi data dalam pembangunan.

Misalnya dalam papan informasi itu harus ada tercantum alokasi dana desa dan perencanaan serta realisasi dana desa.

Selain itu juga dalam perencanaan harus menganut azas kemanfaatan bagi masyarakat karena itu harus melibatkan tokoh dan masyarakat.

Dengan keterlibatan masyarakat, sehingga perencanaan betul-betul mewakili dari masyarakat, bukan parsial dari beberapa tokoh.(*)