Kopdes Merah Putih Harapan Ekonomi Masyarakat

Pemerintahan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek-Fadh) telah berjalan 100 hari. Banyak terobosan yang telah dilakukan. Ini menjadi langkah nyata dalam membangun Aceh. Ditambah lagi dengan akan lahirnya ribuan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Pu tih, yang akan menjadi harapan kebangkitan ekonomi gampong kelak.

SERAMBINEWS.COM - Tak terasa, Pemerintahan Aceh dibawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek-Fadh) telah berjalan 100 hari. Mereka berdua dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh pada 12 Februari 2025, setelah ber hasil meraih suara terbanyak dalam Pilkada2024 lalu. 

Dalam 100 hari kerja ini, Mualem-Dek Fadh telah melakukan banyak terobosan sebagai langkah awal dalam menjalankan visi misi peme rintahannya. Di antaranya, penerbitan Instruksi Guber nur Nomor 1 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Sholat Fardhu Berjamaah bagi ASN dan Masyarakat, serta Aktivitas Mengaji bagi Siswa di Setiap Satuan Pendidikan di Aceh. 

Juga ada Program Gerak an Aceh Berwakaf, sebagai upaya untuk wujudkan perekonomian gampong dan memperkuat ekosistem wakaf produktif. Pada 21 April 2025, Pemerintah Aceh berhasil meraih meraih Gold Award pada UB Halalmetric Award 2025 yang diseleng garakan oleh Universitas Brawijaya. 

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi berbagai sektor dalam mem perkuat ekosistem halal di Indonesia. 

Di sektor pertanian dan perkebunan, Pemerintah Aceh terus berupaya memberi insentif dan kemudahan bagi para petani, hingga menggelar Gerakan Pangan Murah. Mualem bersama 13 daerah tingkat provinsi lainnya juga mengikuti Gerakan Panen Raya yang digelar secara daring pada kegiatan bertajuk Gerakan Panen Raya Serentak 14 Provinsi yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah juga turun ke Aceh Timur untuk meresmikan Pusat Pengembangan Kakao di lahan seluas 14 hektare. Mualem dan Dek Fadh juga menggelar Program Selamatkan Hutan Aceh untuk Generasi Bangsa dan akan menindak tegas setiap pelaku illegal logging dan illegal mining.

Baca juga: Pemerintah Aceh Raih Anugerah Adinata Syariah di Enam Kategori

Baca juga: Pelaksanaan Regulasi Nasional di Aceh Harus Mendapat Pertimbangan Pemerintah Aceh

Di sektor pelayanan kesehatan, Mualem dan Dek Fadh senantiasa mendorong agar tiga rumah sakit daerah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan Rumah Sakit Jiwa Aceh lebih profesional dan transparan, serta se makin memudahkan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Di sektor perbankan, Gubernur Aceh baru saja mendapatkan Top Pembina BUMD Award dari Majalah Top Bussines, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah. 

Mualem selaku pemegang saham pengendali dianggap sukses melakukan pembinaan kepada PT BPR Syariah Mustaqim. ‘Tangan dingin’ Mualem juga sukses mengantarkan Raisul Mukh lis, sang Direktur Utama sebagai Top CEO 2025 dan menjadikan BPR Syariah Mustaqim sebagai BPR Sya riah Bintang 5. Selain itu, Pemerintah Aceh juga meluncurkan aplikasi Trans Kutaraja Digital.

Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat meman tau lokasi dan jadwal bus Trans Kutaraja secara real time. 

Dan pada akhir Mei 2025 kemarin, Pemerintah Aceh meluncurkan Layanan Kesamsatan Aceh dan Pem berian Insentif Pajak bagi Penyandang Disabilitas. 

Perhatian Mualem dan Dek Fadh terhadap akses masyarakat pada rumah layak huni juga sangat tinggi. Hal ini mendapatkan apresiasi secara nasional, dengan diberikannya penghargaan atas kontribusi aktif Pemerintah Aceh dalam mendukung Program Strategis Nasional Pembangunan 3 juta Rumah.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Aceh juga terus berupaya meningkatkan kelulusan siswa di universitas pilihan. Sementara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan, Pemerintah Aceh meluncurkan Program Satu Data Aceh. 

Salah satu poin krusial bagi peningkatan perekono mian Aceh adalah pengaju an penambahan 2,5 persen dana otonomi khusus. Jika merujuk UUPA sebelum perubahan, saat ini Aceh memasuki periode akhir me nerima dana otsus. Transfer dana dari Pemerintah Pusat tersebut akan berakhir pada 2027 mendatang.

Kepala Dinas UMKM Aceh, Azhari MSi, saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa pihaknya selaku SKPA yang bekerja di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh sangat mengapresiasi segala bentuk program yang telah dijalankan, apalagi semua program tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dinas UMKM Aceh sendiri disampaikannya, telah menyelesaikan program kerja dengan mendapatkan hasil maksimal dalam pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. “Saat ini progresnya, dari 6.497 desa di Aceh, sudah 6.480 Kopdes yang sudah kita bentuk. Sekarang sedang kita gencarkan proses notaris dan badan hukum Kopdes,” sebut Azhari.

Pihaknya menargetkan proses notaris dan badan hukum Kopdes Merah Putih bisa selesai pada 30 Juni 2025 dan pada 12 Juli 2025 akan dilakukan launching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Mualem-Dek Fadh.

“Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi wadah yang sangat efektif dalam upaya kebangkitan dan kemakmuran ekonomi desa pada masa mendatang,” demikian Azhari.(*)

Baca juga: Izin Investasi, Ekspor Impor, dan Penangkapan Ikan Diatur Bersama oleh Pemerintah Aceh dan Pusat