Bahkan pada 2023, Aceh mencatat angka 6,03 % , lebih tinggi dari provinsi-provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 

Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak tumbuh dari bawah, dari produksi riil rakyat. 

Pertanian, sektor yang menyerap lebih dari 40 % tenaga kerja, masih dihuni petani gurem dengan lahan sempit dan akses sarana produksi yang tidak gampang. 

Tak heran bila sektor informal tumbuh tak terkendali, menciptakan ‘pekerjaan semu’ tanpa perlindungan dan masa depan.

Dahulu, harapan publik sempat muncul ketika kader-kader eks kombatan memasuki sistem pemerintahan. 

Banyak yang percaya bahwa mereka membawa api idealisme dan legitimasi sejarah untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya mereka lawan. 

Namun, dua dekade kemudian, impian itu seperti dilapisi debu kotor dan pragmatisme politik. 

Partai lokal yang dulu lahir dari semangat perjuangan kini lebih sibuk mengelola alokasi proyek dan konsesi, alih-alih merumuskan peta jalan pembangunan jangka panjang.

Baca juga: Reaksi Tom Lembong Usai Jokowi Akui Impor Gula Kebijakan Presiden: Seharusnya dari Awal

Siapkah Aceh otsus?

Kini, ketika masa berakhirnya dana Otsus sudah di depan mata, resmi akan berakhir 2027 dan mulai menyusut sejak 2023, pertanyaan paling keras adalah, apakah Aceh siap hidup tanpa infus fiskal pusat? 

Apakah Aceh telah membangun basis PAD yang kuat? Apakah investasi di sektor produktif sudah cukup untuk menopang kemandirian fiskal? 

Jawabannya, sejauh ini belum menggembirakan. 

Belanja pemerintah masih menjadi penopang utama ekonomi Aceh.

Penerimaan asli daerah (PAD) hanya menyumbang sebagian kecil dari total APBA. 

Ini artinya, ketika dana Otsus surut, apalagi bila ditiadakan, guncangan struktural akan tak terhindarkan kecuali ada reformasi besar-besaran.

Beberapa sinyal positif memang mulai terlihat.