Pemerintah Harus Prioritaskan Listrik

Pemadaman listrik di Aceh kembali menjadi sorotan. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November lalu memang memperparah kondisi, tetapi sesungguhnya masalah listrik di Aceh bukanlah hal baru. Masyarakat sudah berulang kali merasakan gelap gulita akibat jaringan listrik yang rapuh dan manajemen yang tidak transparan. Pada akhir September 2025, seluruh Aceh sempat lumpuh karena listrik padam selama tiga hari berturut-turut. Kerugian ekonomi pun luar biasa. Seorang peternak di Abdya kehilangan 18.000 ayam dengan nilai kerugian mencapai Rp 800 juta karena sistem kandang otomatis tak berfungsi. Hingga kini, tidak ada penjelasan atau pertanggungjawaban dari PLN atas tragedi tersebut.

Kini, pasca bencana banjir, listrik kembali hidup-mati. Tiang dan tower PLN yang tumbang memang menjadi alasan utama, tetapi ironisnya, daerah yang tidak terdampak banjir seperti Banda Aceh tetap harus menjalani pemadaman bergilir. Warga pun bertanya-tanya: Sampai kapan kondisi ini akan berlangsung? Aktivitas masyarakat, UMKM, hingga layanan publik terus terganggu. Ketidakpastian ini menambah beban psikologis dan ekonomi bagi warga yang sudah menderita akibat bencana.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa dilakukan secepat yang diharapkan. Ia enggan memberikan janji pasti, hanya menyebut kemungkinan satu minggu. Direktur Utama PLN sebelumnya juga menargetkan pemulihan Banda Aceh hingga 14 Desember, namun kenyataan di lapangan menunjukkan pemadaman masih terjadi. PLN UP3 Banda Aceh menerapkan manajemen beban dengan mengandalkan pasokan dari PLTG Arun, PLTU Nagan Raya Unit 1, dan PLTD Lueng Bata. Sementara itu, PLTU Nagan Raya Unit 2 masih standby, menunggu jaringan transmisi Langsa-Brandan pulih.

Masalah listrik di Aceh bukan sekadar teknis. Ia menyangkut hajat hidup orang banyak. Usaha kecil, layanan publik, bahkan keselamatan warga. Ketika listrik padam, bukan hanya lampu yang mati, tetapi juga harapan masyarakat untuk hidup normal. Bayangkan rumah sakit yang harus mengandalkan genset terbatas, sekolah yang tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik, atau pelaku usaha kecil yang kehilangan pelanggan karena tidak mampu beroperasi.

Pemerintah tidak boleh lagi memandang persoalan ini sebagai rutinitas pascabencana. Listrik harus ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan dan pemulihan. Infrastruktur kelistrikan di Aceh harus dibangun lebih tangguh, dengan sistem cadangan yang memadai agar tidak lumpuh total setiap kali bencana datang. Transparansi dan akuntabilitas PLN juga harus ditegakkan. Masyarakat berhak tahu mengapa listrik sering padam, dan bagaimana solusi jangka panjang akan dijalankan. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis.

Selain itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus menyusun strategi mitigasi yang jelas. Aceh adalah wilayah yang rawan bencana, sehingga sistem kelistrikan harus dirancang dengan mempertimbangkan risiko banjir, longsor, dan kondisi geografis yang berat. Pembangunan tower darurat, jalur transmisi alternatif, serta pembangkit cadangan harus menjadi bagian dari rencana jangka panjang. Tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan darurat setiap kali bencana terjadi.

Sudah saatnya pemerintah menempatkan listrik sebagai urusan mendesak, bukan sekadar janji yang ditunda. Karena di balik setiap kilowatt yang hilang, ada kehidupan, usaha, dan masa depan rakyat Aceh yang ikut padam. Listrik bukan sekadar energi, melainkan denyut nadi pembangunan. Tanpa listrik yang stabil, sulit membayangkan Aceh bisa pulih dari bencana, apalagi maju mengejar daerah lain.(*)

POJOK

Bupati Aceh Besar sebut warganya mulai pakai kayu bakar untuk masak

Ya, kembali ke zaman purba 

Warga Peunaron bangun gubuk sementara

Luar biasa, korban banjir tak berharap pada penguasa

Prabowo tak janji soal listrik di Aceh

Listrik saja tak ada kepastian, apa lagi yang lain