Tenaga Kesehatan Bukan Relawan Abadi

AKSI protes puluhan tenaga kesehatan (nakes) dari RSUD Teuku Umar, Aceh Jaya, pada 15 Oktober 2025 lalu bukan sekadar unjuk rasa biasa. Itu adalah ekspresi keprihatinan mendalam dari para perawat dan bidan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Tuntutan mereka pun sangat mendasar, bukan minta kenaikan gaji atau fasilitas mewah, melainkan meminta dikembalikannya hak-hak yang sebelumnya pernah mereka terima. Penurunan signifikan pada uang piket lebaran, jasa pelayanan JKN, dan tunjangan kerja malam tentu sangat memukul semangat kerja para nakes.

Sejak pandemi Covid-19, publik makin sadar bahwa tenaga kesehatan adalah ujung tombak dalam menghadapi krisis kesehatan. Namun ironisnya, penghargaan terhadap mereka justru kerap berbanding terbalik dengan pengorbanan yang diberikan. 

Sesungguhnya, apa yang terjadi di RSUD Teuku Umar harus menjadi cerminan bahwa kebijakan-kebijakan teknis di bidang kesehatan tidak boleh dibuat sepihak, apalagi tanpa pelibatan pihak yang terdampak langsung.

Lebih dari itu, pemerintah kabupateb dan pihak rumah sakit perlu duduk bersama menyusun ulang skema insentif dan tunjangan tenaga kesehatan secara adil dan transparan. Kesejahteraan mereka adalah prasyarat mutlak bagi kualitas layanan kesehatan publik. Ketika suara perawat dan bidan mulai turun ke jalan, itu pertanda bahwa kanal komunikasi formal tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah harus segera membuka ruang dialog yang jujur dan responsif, bukan hanya untuk meredam gejolak, tetapi sebagai langkah nyata memperbaiki tata kelola sektor kesehatan di daerah.

Sebelumnya diberitakan, puluhan tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar, Aceh Jaya menyambangi Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Rabu (15/10/2025) untuk memprotes beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak masuk akal.

Kedatangan para tenaga medis diterima Kepala Dinkes Salbiah bersama Direktur RSUD Teuku Umar dr Eka Rahmayuli dan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Aceh Jaya Ners Idham Chalik di aula Dinkes. 

Dalam pertemuan itu, perwakilan aliansi pelayanan RSUD Teuku Umar, Mardhatillah menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi aspirasi mereka. Di antaranya jasa pelayanan JKN, uang piket malam yang tidak sesuai dengan ketentuan sebelumnya, uang buka puasa, dan piket lebaran yang mengalami perubahan signifikan. “Sebelumnya untuk piket hari lebaran dibayar Rp 55.000 ribu bagi yang bertugas siang dan Rp 100.000 yang bertugas malam, namun kini hanya diberikan sebesar Rp 19.000,” sebutnya.

Mardhatillah mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menuntut hal berlebihan, melainkan hanya memperjuangkan hak yang pernah diterima sebelumnya agar dikembalikan seperti semula.

Para perwakilan perawat dan bidan RSUD Teuku Umar berharap, Dinkes bersama pihak terkait dapat menindaklanjuti aspirasi itu demi meningkatkan semangat kerja para perawat dan bidan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.

Direktur RSUD Teuku Umar, dr Eka Rahmayuli saat dikonfirmasi ketika aksi sedang berlangsung mengakui bahwa apa yang menjadi tuntutan tenaga kesehatan memang belum seperti yang diharapkan.

Untuk itu, sekali lagi, kita berharap Pemkab Aceh Jaya mau menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini. Sebab, tenaga kesehatan bukanlah relawan abadi, tetapi mereka juga butuh kepastian hidupnya. Semoga!

POJOK

Daya beli warga Aceh Tamiang lesu, harga emas Rp 7,3 juta per mayam

Hancur kita, kita hancur…

Gegara seng, paman di Lawe Polak tewas di tangan keponakan

Ini namanya seng yang menjadi seng-keta, tahu?

Maling jarah gedung Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

Bedanya, maling yang ini tidak pakai dasi, kan?