PBB Gagal Jalankan Mandat

KETIKA dunia menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin brutal dan konflik bersenjata yang tak kunjung reda, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) justru menunjukkan kegagalan paling mendasar dalam menjalankan mandatnya sebagai penjaga perdamaian dan keadilan global.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dalam kunjungannya ke Malaysia, menyampaikan kritik tajam terhadap Dewan Keamanan PBB. Ia menyebut lembaga itu telah “berhenti berfungsi” dan tidak lagi mampu mencegah pecahnya perang besar. Pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan cerminan kekecewaan mendalam terhadap institusi internasional yang seharusnya menjadi benteng terakhir melawan genosida dan agresi.

Lula menyoroti kenyataan pahit bahwa perang-perang besar belakangan ini justru dimulai oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, tanpa konsultasi dan tanpa akuntabilitas. Ironisnya, negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan itu justru menjadi pelaku utama pelanggaran hukum internasional. Di Gaza, genosida berlangsung di depan mata dunia, namun PBB tetap bungkam, seolah tak berdaya menghadapi kekuatan politik negara-negara besar.

Kegagalan PBB semakin nyata ketika faksi-faksi Palestina, dalam pertemuan bersejarah di Kairo, memutuskan untuk mengambil alih nasib mereka sendiri. Mereka menolak segala bentuk pemerintahan asing dan sepakat membentuk komite lokal untuk mengelola Gaza. Langkah ini bukan hanya bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel, tetapi juga sindiran keras terhadap komunitas internasional yang selama ini gagal memberikan perlindungan dan keadilan.

Keputusan Palestina untuk menegaskan hak menentukan nasib sendiri adalah respons terhadap ketidakmampuan PBB dan negara-negara Barat yang justru sibuk merancang skema pemerintahan asing atas Gaza. Padahal, pengalaman di Tepi Barat menunjukkan bahwa keterlibatan asing hanya memperburuk keadaan, memperluas permukiman ilegal, dan melemahkan otoritas lokal.

Dalam konteks ini, kritik Lula terhadap negara-negara besar yang gagal memenuhi komitmen iklim mereka juga relevan. Ketika krisis iklim menghantam masyarakat miskin paling parah, negara-negara kaya justru abai dan terus menunda tindakan nyata. PBB, yang seharusnya menjadi penggerak solidaritas global, malah terjebak dalam birokrasi dan kepentingan politik negara-negara anggotanya.

Namun di tengah kemandekan lembaga internasional, muncul suara-suara tegas dari negara-negara yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen kuat terhadap perdamaian dunia. Dalam pidatonya di forum PBB, Presiden Prabowo dengan lantang menyerukan penghentian perang dan kekerasan di berbagai belahan dunia. Ia secara khusus meminta Israel menghentikan genosida di Gaza dan mendesak komunitas internasional untuk bertindak nyata dalam menghentikan penderitaan rakyat Palestina.

Seruan Indonesia ini bukan hanya simbolik, melainkan bagian dari diplomasi aktif yang menempatkan kemanusiaan sebagai landasan utama kebijakan luar negeri. Indonesia menegaskan bahwa perdamaian bukan sekadar wacana, tetapi tanggung jawab kolektif yang harus diperjuangkan bersama. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kunjungan Lula ke Malaysia dan dukungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menunjukkan bahwa masih ada pemimpin dunia yang berani menantang status quo. Namun suara-suara ini akan sia-sia jika tidak diikuti dengan reformasi mendasar terhadap tata kelola global.

Sudah saatnya dunia mengakui bahwa PBB, khususnya Dewan Keamanan, telah gagal menjalankan mandatnya. Reformasi menyeluruh bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, penderitaan seperti yang terjadi di Gaza akan terus berulang, dan kepercayaan terhadap sistem internasional akan terus terkikis.

Indonesia, Brasil, Malaysia, dan negara-negara lain yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan harus bersatu mendorong transformasi global yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada perdamaian. Dunia tidak bisa lagi menunggu. Saatnya bertindak!(*)

POJOK

Batu giok 5.000 ton ditemukan di Nagan Raya 

Aceh ini memang kaya raya, meski rakyatnya tetap miskin

Trump ultimatum Netanyahu, minta tak caplok tepi barat

Nyoe Cina saboh geudong cit.

Bangladesh jajaki peluang kerja sama dengan Aceh

Beda-beda tipis dengan kita, masih berjuang untuk bangkit