Dampak Banjir Landa Aceh, Infrastruktur Hancur, Harga Barang Naik, Pemerintah Harus Bertindak Cepat

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota DPRA dari Fraksi PPP, Ihsanuddin MZ, mendesak Pemerintah Aceh segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk menangani kondisi darurat pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Ia menilai situasi saat ini sangat kritis akibat terhentinya pasokan kebutuhan pokok dan rusaknya infrastruktur yang memutus akses antarwilayah.

Menurut Ihsanuddin, kelangkaan bahan pokok sudah dirasakan masyarakat di berbagai daerah. 

Harga cabai merah keriting dilaporkan menembus lebih dari Rp200 ribu per kilogram, sementara harga telur naik hingga Rp100 ribu per papan dan sulit ditemukan di pasaran.

“Demikian pula dengan harga barang lainnya yang naik secara drastis di luar kendali. Hal ini tentunya sangat menyulitkan masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan serta daya beli,” ujar Ihsanuddin, Minggu (30/11/2025).

Baca juga: Mualem Minta Bantuan Menhan Mobilisasi Nasional Percepat Penanganan Bencana Aceh

Menurutnya, kondisi ini dipicu kerusakan berat pada sejumlah titik infrastruktur utama. 

Ihsanuddin menilai, bahwa akan terjadi kelangkaan pangan bila tidak segera ditangani dengan cepat.

“Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani masalah tersebut agar tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan. 

Sampai dengan saat ini, arus distribusi barang dan penumpang via jalan darat sangat memprihatinkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang telah menetapkan status darurat bencana. 

Ia menegaskan bahwa penetapan status harus diikuti tindakan nyata di lapangan.

Ia menekankan pentingnya penyisiran daerah terpencil untuk mengevakuasi warga yang terisolasi serta memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Baca juga: Aceh Perlu Helikopter untuk Distribusi Bantuan ke Wilayah Terisolir, Mualem: Butuh bin Butuh

“Penyisiran terhadap masyarakat yang terisolir di wilayah-wilayah gampong perlu dilakukan agar dapat dievakuasi segera untuk memperoleh penanganan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Ia mendesak Pemerintah Aceh mengambil sejumlah langkah, di antaranya: