Memaknai Tangisan Mualem

Oleh: Hasan Basri M Nur, alumnus Program PhD UUM Malaysia, pekerja Rehab-Rekon Aceh-Nias 2005-2009

VIRAL di media sosial Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem tak mampu menahan tangis dalam wawancara dengan Najwa Shihab, seorang jurnalis, presenter, aktivis, dan pendiri Narasi yang dikenal kritis, dan cerdas. 

Tangisan Mualem pecah ketika Najwa dalam kunjungannya ke Aceh, menanyakan apakah tak ditetapkannya status bencana nasional menyulitkan Mualem memulihkan Aceh pascabanjir Siklon Senyar 2025.

Dalam tangis terisak, Mualem berujar bahwa dia hanya dapat berdoa agar pihak luar dapat membantu Aceh. Seperti diketahui, Muzakir Manaf adalah panglima Gerakan Aceh Merdeka (2002-2005). 

Tangisan seorang mantan panglima menjadi isyarat bahwa keadaan di lapangan benar-benar genting. Tertangkap kesan, dia sudah tak punya kuasa, walau poisisinya sebagai orang nomor wahid di tanah warisan Sultan Iskandar Muda.

Pascabanjir Siklon Tropis Senyar 2025 melanda Aceh, media melaporkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf tiada henti mengelilingi wilayah bencana; melalui darat dan udara. Mualem diyakini sudah merekam semua kerusakan dan penderitaan korban bencana di seluruh Aceh. Sebab itulah dia berulang-ulang memohon bantuan berbagai pihak, nasional dan internasional, untuk recovery Aceh.

Aceh tak bertuan

Banjir Siklon Tropis Senyar telah meluluhlantakkan bumi Sumatra bagian barat, meliputi Aceh, Sumut dan Sumbar. Kematian manusia, fenomena pengungsian massal, kekurangan makanan, dan kerusakan infrastruktur pribadi dan publik terjadi secara merata di tiga provinsi itu. 

Keresahan dan kepanikan sosial terjadi menyeluruh pascabencana. Mayat bergelimpangan di daerah banjir, bau busuk mulai menyengat. Ancaman penyakit mengancam nyawa manusia. Korban selamat pun belum tentu akan selamat.

Darah, air mata, dan jerit tangis korban bencana semakin nyaring, tapi seakan tak ada yang peduli. Aceh seakan menjadi tanah tak bertuan. Rakyat, khususnya korban bencana, tak tahu harus mengadu kemana. Gubernur dan para bupati/wali kota terlihat tak kuasa.

Beberapa bupati sudah mengangkat bendera putih, isyarat menyerah. Ada pula bupati yang “lari” dari tanggung jawab sebagai pemimpin dengan alasan ibadah umrah. Sementara “pemimpin tertinggi” sebagai pemersatu rakyat Aceh yaitu Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe nyaris tak terdengar suaranya dalam menggemakan aspirasi rakyat Aceh dan Sumatra.

Dikabarkan, beberapa negara sahabat hendak membantu meringankan duka Sumatra, namun sejumlah elite negara dengan model kekuasaan tersentral di pusat pemerintahan Jakarta menyebutnya tak butuh. 

Alasannya, negara ini sanggup menangani, menyelesaikan, dan membangun ulang kerusakan dari bencana di tengah jeritan tangis korban. Duh, betapa sombongnya mereka. Ketahuilah, Islam membenci kesombongan dan kemunafikan.

Solidaritas universal

Solidaritas atau kesetiakawanan sosial dari masyarakat Indonesia dan dunia lahir setelah mengetahui dampak bencana besar yang melanda bagian barat Sumatra. Mereka satu suara: 

Mari bersama-sama membantu Aceh, Sumut dan Sumbar. Sejatinya uluran tangan universal ini disambut laksana ketika proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias pascatsunami 2004.

Kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menugaskan Wapres Jusuf Kalla untuk menangani masa tanggap darurat setelah ditetapkan sebagai bencana nasional, hingga pendirian Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR) Aceh–Nias dengan mandat empat tahun (2005-2009).