Tiga Kali Kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tidak Menjawab Tuntutan Warga

Tiga Kali Kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tidak Menjawab Tuntutan Warga

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Tiga kali kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh menuai kritik dari warga. 

Kehadiran kepala negara itu dinilai belum mampu menjawab tuntutan mendesak masyarakat yang hingga lebih dari dua pekan atau hari ke-17 pascabencana, Sabtu (13/12/2025) masih hidup dalam kondisi sulit.

Sejak bencana melanda pada 26 November 2025, sebagian warga Aceh masih terisolasi akibat akses jalan terputus, kehilangan anggota keluarga, serta kehilangan tempat tinggal. 

Banyak rumah rusak berat atau tertimbun lumpur, sementara kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan komunikasi belum sepenuhnya pulih.

Risman Rachman, warga Aceh, menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar kunjungan simbolik, melainkan langkah konkret dari pemerintah pusat. 

“Paling penting adalah penetapan status bencana nasional. Dengan begitu, bantuan bisa dikerahkan secara total, terkomando, terkoordinasi, dan didukung anggaran pusat,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Risman, kehadiran Presiden seharusnya disertai dengan instruksi tegas untuk mempercepat evakuasi warga yang masih terjebak, memperlancar distribusi logistik, dan memastikan penanganan dilakukan secara manusiawi.

Baca juga: Presiden Prabowo ke Korban Banjir di Aceh Tamiang: Kita Tidak Boleh Tebang Pohon Sembarangan

“Idealnya, dalam situasi separah ini, Presiden membuka kantor sementara di Aceh. Itu akan memaksa seluruh aparatur, dari pusat hingga daerah, bekerja lebih maksimal,” tambahnya. 

Ia juga menyoroti buruknya alur informasi. 

“Dengan berkantor di sini, Presiden bisa menerima informasi yang riil, bukan laporan yang dimanipulasi,” bebernya.

Risman mengungkapkan bahwa hingga hari ini, 17 hari sejak bencana melanda pada 26 November 2025, listrik belum sepenuhnya pulih. 

Dampaknya, akses terhadap air bersih dan komunikasi masih sangat terbatas. 

“Ini memperparah beban hidup warga, bahkan di wilayah yang tidak terdampak langsung seperti Banda Aceh,” katanya.

Lebih jauh, Risman mengkritik gaya komunikasi Presiden yang dinilainya lebih menonjolkan pencitraan ketimbang instruksi teknis.