Mendagri Tito Karnavian Satukan Pemda, Bantuan Bencana Sumatera Terkumpul Rp48 Miliar

Langkah koordinasi yang dilakukan Mendagri tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Apa Kata Pengamat?

Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Mendagri telah memperkuat kohesivitas atau ikatan antarpemerintah daerah dalam penanganan bencana.

“Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh pemda agar bergerak bersama membantu daerah terdampak bencana,"

"Upaya ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujar Iwan saat dihubungi, Jumat (19/12/2025).

Menurut Iwan, penderitaan yang dialami korban bencana hidrometeorologi di Sumatera menjadi alasan utama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerukan pemerintah daerah lain untuk membantu tiga wilayah terdampak di Sumatera.

Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki kewenangan strategis untuk mengoordinasikan seluruh pemda agar bergerak bersama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.

“Untuk mengorkestrasi agar kepala daerah di seluruh Indonesia dapat bergerak cepat dan memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera, diperlukan keseriusan dan perhatian khusus dari Mendagri Tito Karnavian,” ujar Iwan.

Salurkan BTT Rp268 Miliar dan Percepat Pemulihan

Selain menghimpun bantuan antardaerah, Mendagri juga melaporkan pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas arahan Presiden Prabowo untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak.

Mendagri menjelaskan, anggaran BTT tersebut disalurkan kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi dengan total nilai sebesar Rp268 miliar.

Dana tersebut telah diterima oleh tiga provinsi terdampak, masing-masing sebesar Rp20 miliar, serta oleh 52 kabupaten/kota dengan alokasi sebesar Rp4 miliar per daerah.

Anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan arahan yang telah disampaikan pemerintah, termasuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara langsung.

“Atas penyaluran anggaran ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Kementerian Keuangan, serta seluruh pihak yang telah bekerja sangat cepat dalam mendukung penanganan bencana,” ujar Mendagri.

Selain dukungan anggaran dan logistik, Mendagri juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diterjunkan ke tiga provinsi terdampak bencana sejak 10 Desember 2025.

“Kami dari Kemendagri membentuk tim dari Dukcapil untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang hilang akibat bencana. Pungutan biaya sudah diturunkan,” tegas Mendagri.

Mendagri menekankan bahwa pemerintah terus memastikan koordinasi berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah yang telah terbangun dapat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana. (ar)