Anggota DPRK Warning SKPK, Bencana bukan Celah Lindungi Proyek yang tak Selesai

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Edi Sutami | Gayo Lues 

SERAMBINEWS.COM, BLANGKEJEREN – Anggota DPRK Gayo Lues dari Fraksi Gerindra, Ridwansyah, mengingatkan seluruh dinas dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar tidak memanfaatkan momentum bencana alam sebagai alasan untuk “mengamankan” atau menutupi proyek fisik yang belum selesai 100 persen.

Pernyataan tegas itu ia sampaikan menyusul munculnya isu terkait sejumlah kegiatan pembangunan yang tiba-tiba dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana, padahal progresnya memang belum mencapai tahap penyelesaian sesuai kontrak kerja.

Menurut Ridwansyah, kondisi bencana tidak boleh dijadikan celah untuk mengalihkan tanggung jawab pekerjaan, apalagi untuk menutupi kekurangan progres proyek yang belum rampung. 

Ia menegaskan, mekanisme pertanggungjawaban proyek harus tetap berjalan transparan dan sesuai aturan, meskipun daerah sedang menghadapi situasi darurat.

Baca juga: USK dan Profesor Keperawatan Indonesia Gelar Aksi Tanggap Bencana di Pidie Jaya

“Sebagai perwakilan rakyat, saya tidak akan membiarkan sedikit pun oknum kontraktor maupun oknum di dinas bermain mata untuk mengambil keuntungan dari bencana. Jika ditemukan, akan kita serahkan pada pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya, Senin (29/12/2025).

Ia juga meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan pihak kejaksaan untuk ikut melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan pembangunan, terutama proyek-proyek yang berpotensi disalahgunakan dengan mengatasnamakan bencana.

Ridwansyah berharap pemerintah daerah bersikap tegas terhadap kontraktor yang tidak memenuhi komitmen kerja. 

“Bencana adalah musibah bagi masyarakat, bukan kesempatan bagi pihak tertentu untuk menyelamatkan proyek yang bermasalah.”

Di sisi lain, ia mengapresiasi sejumlah dinas yang tetap bekerja maksimal di tengah bencana. Namun, ia meminta seluruh pihak agar menjadikan situasi ini sebagai momentum memperkuat integritas, bukan sebaliknya.

“Kepercayaan publik harus dijaga. Jangan pernah mencederai amanah masyarakat,” tutupnya.(*)