Wacana Pengalihan Pilkada ke DPRD, Prof Humam: Jangan Ganti dengan Mekanisme Kendali Elit

Menolak wacana tersebut, lanjut Prof Humam, bukan berarti menolak pembaruan. Justru sebaliknya, penolakan adalah tuntutan agar reformasi dilakukan tanpa mengorbankan hak politik paling dasar warga negara. Jika pilkada langsung dinilai bermasalah, solusinya adalah pembenahan, bukan penghapusan.

“Perketat pendanaan kampanye, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan perkuat pendidikan politik. Demokrasi yang cacat harus disembuhkan, bukan diganti dengan mekanisme yang lebih mudah dikendalikan oleh segelintir orang,” ujarnya.

Pada akhirnya, Prof Humam menegaskan, pertanyaannya sederhana namun menentukan: apakah negara dibangun untuk memudahkan penguasa, atau untuk memberi suara kepada warga?

“Di titik inilah, penolakan terhadap pemilihan kepala daerah yang tidak langsung menjadi bukan sekadar pilihan politik, melainkan sikap etis demi masa depan demokrasi,” pungkasnya.