Prof Humam Hamid: Pemerintah Pusat Jangan Banyak “Angen Syuruga”

Sebab itu, Prof Humam sangat berharap wacana program padat karya yang dilakukan dengan sistem pendftaran itu benar-benar terlaksana sesuai yang dijanjikan, dalam artian masyarakat lokal mendapat upah atas kerja-kerjanya. 

“Mudah-mudahan itu betul-betul ada, betul-betul dibayar. Sebab nanti yang akan menghadapi di lapangan itu bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, bisa dibakar kantor bupati,” tegasnya. 

Kendati melontarkan kritik, Prof Humam menekankan bahwa ia sepakat dengan wacana padat karya tersebut.

Namun, sekali lagi ia mendorong Pemerintah Pusat agar tidak boleh hanya melempar beban sosial kepada pemerintah daerah.

“Ketika pemerintah pusat tidak mengirimkan uang atau belum punya uang atau banyak syaratnya nanti, itu yang berhadapan dengan masyarakat  ya pemerintah daerah, bisa beradu nanti. Saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

“Harapan harus diberikan tapi harapan juga harus dibuktikan. Karena kita mengurus orang yang sedang menderita, kemudian hampir kehilangan harapan, dan disitu yang diperlukan adalah kebenaran dan kepercayaan,” lanjutnya.

Prof Humam juga menambahkan, agar pemerintah pusat tidak lagi mengirim berbagai alumni atau orang-orang dari berbagai akademi di Jakarta, khusus untuk membersihkan kawasan terdampak bencana. 

Menurutnya, banyak warga lokal terdampak bencana yang bisa diberdayakan dengan skema membayar mereka untuk membersihkan infrastruktur dan pemukiman.

“Kecuali mungkin TNI (dikirim ke daerah bencana) yang memang secara aturan dia bekerja ketika nggak ada perang ya mengurusnya seperti ini (musibah) kan,” pungkasnya. (*)