Penerapan UMP Berimbas PHK di Lhokseumawe Dampak Kebijakan tanpa Analisis 

Dengan kata lain, kebijakan ini sejak awal diformulasikan dengan logika legalistik-administratif, bukan dengan logika kebijakan publik yang berbasis data dan dampak.

Kondisi ini melahirkan apa yang dalam teori kebijakan publik dikenal sebagai policy paradox. 

Kebijakan yang secara normatif dirancang untuk melindungi buruh justru menghasilkan outcome yang berlawanan dengan tujuannya. 

Tujuan kebijakan adalah peningkatan kesejahteraan, tetapi hasil yang muncul adalah kehilangan pekerjaan dan meningkatnya kerentanan sosial. 

"Outcome kebijakan tidak sejalan dengan tujuan kebijakan, sehingga kebijakan ini gagal memenuhi social welfare outcome," tegas Sofyan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), persoalan ini menunjukkan absennya negara dalam peran strategisnya sebagai mediator dan problem solver. 

Pemerintah daerah lebih memilih hadir sebagai regulator murni yang menuntut kepatuhan, tanpa membuka ruang dialog tripartit antara pemerintah, rumah sakit, dan pekerja. 

Tidak ada skema subsidi sementara, tidak ada insentif fiskal daerah, serta tidak ada kebijakan penyesuaian bertahap yang mempertimbangkan karakter sektor kesehatan. 

"Pemerintah tampak tegas di permukaan, tetapi lepas tangan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan," katanya.

Jika kebijakan ini dievaluasi menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, dan keadilan sosial, hasilnya pun problematik. Kebijakan ini tidak efektif karena gagal meningkatkan kesejahteraan buruh, tidak efisien karena melahirkan biaya sosial berupa pengangguran dan ketidakpastian ekonomi, serta tidak adil karena beban kebijakan sepenuhnya dipikul oleh pekerja.

Penegakan UMP di Lhokseumawe seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik daerah, bukan sekadar menunjukkan ketegasan administratif.

Karena itu, solusi atas persoalan ini tidak dapat ditempuh melalui pendekatan sepihak.

Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe perlu kembali duduk bersama seluruh pemangku kepentingan.

Yakni rumah sakit swasta, perwakilan pekerja, dan unsur terkait lainnya, untuk mencari jalan keluar yang paling rasional dan berkeadilan.

Pemerintah daerah perlu meninggalkan ego sektoral dan mengedepankan pendekatan dialogis. 

Penegakan UMP harus disertai kebijakan transisi yang realistis, seperti penyesuaian bertahap, pemetaan kemampuan sektor kesehatan, serta kemungkinan dukungan atau insentif kebijakan daerah bagi sektor layanan publik. 

Dengan demikian, tujuan perlindungan buruh dapat tetap dijaga tanpa mengorbankan keberlangsungan layanan kesehatan dan stabilitas sosial.

Pada akhirnya, ulas Sofyan, kebijakan publik yang baik bukanlah kebijakan yang paling keras ditegakkan, melainkan kebijakan yang paling mampu menyelesaikan persoalan tanpa menciptakan luka sosial baru.(*)