Penerapan UMP Berimbas PHK di Lhokseumawe Dampak Kebijakan tanpa Analisis 

Ringkasan Berita:

• Penegakan UMP Aceh 2026 di Lhokseumawe menyebabkan 185 pekerja rumah sakit swasta terkena PHK.
• Pengamat menilai kebijakan diterapkan tanpa audit keuangan, pemetaan biaya, maupun skema transisi bertahap.
• Kebijakan yang bertujuan melindungi buruh justru menimbulkan paradoks sosial: kehilangan pekerjaan dan meningkatnya kerentanan ekonomi.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pengamat Sosial, Sofyan, SSos menilai, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi 185 pekerja di rumah sakit swasta dikarenakan Pemerintah Kota (Pemko) dalam melakukan penegakan UMP tanpa proses audit kemampuan keuangan rumah sakit, tanpa pemetaan struktur biaya operasional, serta tanpa skema transisi bertahap. 

Lalu kebijakan penerapan UMP juga memperlihatkan ketiadaan analisis dampak kebijakan (policy impact assessment). 

"Dalam praktik kebijakan publik modern, seharusnya terdapat analisis ex-ante yang memproyeksikan berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk," tulis Sofyan dalam rilisnya, Senin (9/2/2026).

Diuraikan dia, polemik penegakan UMP Aceh tahun 2026, di Kota Lhokseumawe memperlihatkan ironi klasik dalam praktik kebijakan publik. 

Di satu sisi, negara hadir dengan niat melindungi buruh. 

Namun di sisi lain, kebijakan yang dijalankan justru melahirkan persoalan sosial baru berupa pemutusan hubungan kerja dan perumahan karyawan dalam jumlah signifikan.

Baca juga: Dilema UMP di Lhokseumawe: 185 Tenaga Medis Kena PHK Jelang Ramadan, RS Swasta Mengaku Tak Mampu

Seperti diketahui, Gubernur Aceh secara resmi telah menetapkan UMP Aceh 2026 sebesar Rp3.932.552, naik 6,7 persen dari tahun sebelumnya.

Penetapan ini melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 500.15.14.1/1488/2025 yang ditandatangani pada 30 Desember 2025. 

Kebijakan ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe melalui Wali Kota Sayuti Abubakar pada Januari 2026, memanggil dan mengumpulkan pimpinan perusahaan serta pelaku usaha untuk menegaskan kewajiban kepatuhan terhadap UMP.

"Secara normatif dan hukum, kebijakan ini tidak dapat disalahkan karena Negara memang memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi buruh,” urai Sofyan. 

“UMP merupakan kebijakan protektif yang bertujuan menjamin standar hidup minimum pekerja, sementara pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan pengawas hubungan industrial," paparnya.

Baca juga: Dampak Penerapan UMP di Lhokseumawe, Rumah Sakit Swasta PHK 185 Pekerja

Dalam kerangka ini, baik pemerintah daerah maupun pihak rumah sakit swasta sama-sama berada pada posisi yang sah secara hukum.