Hadirnya Negara dalam Tradisi Meugang

Kita tahu bahwa setiap rupiah anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi legitimasi kebijakan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana dibagi, siapa penerima manfaat, dan bagaimana pengawasannya.

Keadilan distribusi juga menjadi isu sensitif. Dalam kondisi bencana, ketimpangan bantuan dapat memicu kecemburuan sosial. Padahal esensi meugang adalah mempererat persaudaraan, bukan menciptakan sekat atau kecurigaan baru antar warga. 

Dimensi Ekonomi Sosial

Meskipun kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan setiap rupiah yang kita terima sebagai dampak kebijakan publik, namun ada dimensi lain dalam melihat  bantuan meugang sebagai sisi positif dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal.

Permintaan daging meningkat, perputaran uang membangkitkan geliat para  peternak, pedagang, dan pelaku usaha kecil. Jika penyaluran ini dirancang dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi stimulus ekonomi mikro di wilayah terdampak bencana.

Artinya, meugang tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang nyata. Tantangannya adalah memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut dinikmati secara luas, bukan terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Menjaga Marwah Tradisi

Meugang lahir dari Rahim solidaritas sosial, bukan dari intervensi birokrasi. Jika peran pemerintah terlalu dominan, ada risiko bahwa tradisi yang hidup dari semangat gotong royong bergeser menjadi sekadar program administratif yang menciptakan ketergantungan pada bantuan.

Karenanya, bantuan ini harus kita lihat dalam perspektif bahwa negara memiliki fungsi kesejahteraan (welfare state) yang dalam kondisi krisis wajib hadir. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan, dengan konsep  membantu  masyarakat tanpa menghilangkan esensi sosial yang telah lama hidup  dan bertumbuh dalam masyarakat. Sehingga hadirnya negara untuk memperkuat fondasi yang sudah ada bukan  menggantikannya.

Penutup

Membahas bantuan meugang bukan berarti mempertentangkan tradisi dengan rasionalitas kebijakan. Justru tradisi yang kuat perlu ditopang oleh kebijakan yang akuntabel. Jika bantuan meugang dirancang sebagai perlindungan sosial yang terukur, tepat sasaran, dan transparan, ia dapat memperkuat solidaritas sekaligus menjaga disiplin fiskal daerah.  

Sebaliknya, tanpa mekanisme yang jelas dan evaluasi yang ketat, bantuan berisiko menjadi beban anggaran yang tidak optimal. Kita harus benar-benar berhati-hati, agar jangan ada keran air baru dalam menyalurkan anggaran yang justeru menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, apalagi menjadi celah rawan akuntabilitas

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari kehendak politik pemerintah, tetapi dari sejauh mana ia memberi manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Tradisi meugang adalah warisan “indatu” yang harus tetap terjaga, jangan dicemari oleh segelintir kepentingan.

Kita yakin dan percaya,  kehadiran negara justeru untuk  mendukungnya terlaksananya tradisi meugang dalam  memperkuat martabat, solidaritas, dan kesejahteraan rakyat.(*)