Merajut Kebijakan Stabilisasi untuk Aceh Tangguh

Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan USK dan Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
 
SETIAP pagi, para pelaku UMKM di Pasar Aceh membuka lapaknya tanpa pernah tahu apakah hari ini akan membawa rezeki atau kerugian. Ketidakpastian itu bukan sekadar risiko usaha; ia adalah potret mikro dari fluktuasi makro yang selama bertahun-tahun menjadi "penyakit langganan" ekonomi Aceh.

Siklus bisnis kita terlalu ekstrem: begitu mudah terpuruk saat bencana, tetapi juga gagal memanfaatkan momentum saat sedang booming.
 
Data Bappeda Aceh mengonfirmasi diagnosis ini. Investasi di Aceh pada 2022 mencapai Rp12,57 triliun, merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Namun setahun kemudian, di 2023, investasi terjun bebas ke Rp9,47 triliun.

Fluktuasi tajam seperti ini bukan sekadar angka statistik; ia adalah PHK mendadak, proyek mangkrak, dan mimpi yang tertunda. Sektor industri pengolahan yang hanya menyumbang 4,71 persen terhadap PDRB dan tumbuh fluktuatif di angka 4-5 persen menunjukkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi kita.
 
Di tengah siklus yang tidak menentu, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pemerintah Aceh memiliki instrumen untuk tidak sekadar merespons gejolak, tetapi benar-benar menstabilkan ekonomi?

Tulisan ini akan mengupas bagaimana kerangka permintaan agregat dan penawaran agregat (AD-AS) serta kebijakan stabilisasi dapat diterjemahkan secara konkret untuk menguatkan Aceh menghadapi fluktuasi.

Siklus Bisnis Aceh: Antara Bencana dan Ketergantungan Komoditas

Teori siklus bisnis mengajarkan bahwa ekonomi bergerak dalam gelombang ekspansi dan kontraksi. Namun di Aceh, siklus ini tidak selalu datang dari mekanisme pasar normal; ia sering dipicu oleh shock eksogen yang brutal.

Akhir tahun 2025 menjadi bukti paling mutakhir. Banjir bandang dan longsor memutus jalur distribusi, melumpuhkan 1.960 unit UMKM, jumlah tertinggi di antara tiga provinsi terdampak.

Baca juga: Ketika Statistik Bukan Sekadar Angka, Tapi Cermin Penderitaan Rakyat

Yang lebih mencemaskan adalah sifat pemulihan kita yang cenderung rebound, bukan transformasi. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Aceh yang sempat menjadi yang tertinggi nasional di Desember 2025, berhasil ditekan menjadi minus 1,33 persen di minggu keempat Januari 2026.

Ini capaian heroik, tetapi apakah kita belajar sesuatu? Atau kita hanya akan mengulang siklus yang sama: bencana-inflasi-pemulihan-lalu lengah sampai bencana berikutnya datang?
 
Siklus bisnis Aceh juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sebagai penghasil komoditas mentah, kita adalah "price taker" di pasar global. Ketika harga CPO atau gas alam anjlok, pendapatan daerah ikut terperosok. Ketika nilai tukar rupiah volatil, biaya impor bahan baku membengkak.

Dengan kata lain, ekonomi Aceh seperti perahu kecil di samudra lepas, ombak datang bukan dari gerakan kita, tetapi dari badai yang jauh di sana.
 
Anatomi Shock: Gelombang AD-AS dalam Dua Babak
Untuk merancang kebijakan stabilisasi yang tepat, kita harus membaca dengan cermat dinamika permintaan agregat dan penawaran agregat yang terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026. Data BPS menunjukkan cerita dalam dua babak.
 
Babak pertama: Shock Penawaran Negatif. Bencana Desember 2025 merusak infrastruktur, memutus jalan, dan menutup akses ke pasar. Kurva penawaran agregat (AS) bergeser ke kiri secara dramatis.

Akibatnya, inflasi melonjak, bukan karena permintaan yang tinggi, tetapi karena barang tidak bisa masuk. BPS mencatat IPH Aceh tertinggi nasional. Ini adalah cost-push inflation klasik.
 
Babak kedua: Intervensi dan Pemulihan Penawaran. Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat. Mendagri Tito Karnavian membuka posko nasional di Aceh, Bulog mengirimkan logistik bahkan dengan helikopter Hercules, Kementerian PU dan TNI membuka akses jalan.

Hasilnya, kurva penawaran agregat kembali bergeser ke kanan. Harga turun. IPH minus 1,33 persen. Inflasi terkendali.
 
Pelajaran penting dari dinamika AD-AS ini adalah: stabilitas harga di Aceh sangat tergantung pada kelancaran sisi penawaran. Kebijakan yang hanya fokus menekan permintaan (misalnya dengan menaikkan suku bunga) tidak akan efektif karena sumber masalahnya bukan konsumsi berlebih, melainkan distribusi yang tersendat dan struktur produksi yang rapuh.
 
Namun, di balik keberhasilan jangka pendek ini, kita harus jujur mengakui bahwa fondasi penawaran agregat jangka panjang Aceh masih lemah. Kontribusi industri pengolahan yang hanya 4,71 persen adalah bukti paling nyata. Kita masih mengekspor kopi, bukan bubuk kopi kemasan.

Kita masih menjual kelapa sawit, bukan minyak goreng bermerek. Selama struktur penawaran kita masih didominasi komoditas mentah, setiap fluktuasi harga global akan langsung menjadi shock domestik.

Kebijakan Stabilisasi: Dari Fiskal yang Responsif hingga Moneter yang Adaptif

Dalam menghadapi fluktuasi, pemerintah memiliki dua senjata utama: kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (atau pembiayaan). Data beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa Aceh mulai menggunakan kedua instrumen ini dengan lebih cerdas, meski masih jauh dari optimal.
 
Dari sisi fiskal, kabar baik datang dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemulihan dana transfer ke Aceh senilai Rp1,7 triliun yang sebelumnya dipotong.

Keputusan ini adalah contoh kebijakan stabilisasi counter-cyclical yang tepat. Ketika daerah sedang krisis, justru saat itulah belanja pemerintah harus diekspansi, bukan dikontraksi. Dengan tambahan dana ini, pemulihan pascabencana bisa berjalan lebih cepat.
 
Namun, kita juga harus kritis terhadap struktur APBA 2026 yang ditargetkan sebesar Rp11,48 triliun. Belanja modal hanya dialokasikan Rp575,97 miliar, jauh di bawah belanja operasi yang mencapai Rp7,99 triliun.

Dalam kerangka stabilisasi jangka panjang, belanja modal adalah investasi yang menggeser kurva penawaran agregat ke kanan secara permanen. Dengan porsi belanja modal yang kecil, kita sedang membangun ketahanan dengan setengah hati.
 
Dari sisi moneter dan pembiayaan, inovasi kebijakan patut diapresiasi. Kementerian UMKM merancang skema restrukturisasi kredit dan program tambahan modal kerja dengan bunga 0 persen di tahun pertama dan subsidi 2-3 persen di tahun kedua. Ini adalah bentuk kebijakan moneter adaptif yang secara spesifik menyasar sektor riil.
 
Kementerian Perindustrian juga mengalokasikan Rp318 miliar untuk pemulihan 2.826 UMKM di Sumatera, dengan 1.960 di antaranya berada di Aceh.

Bantuan peralatan senilai rata-rata Rp35 juta per unit usaha mungkin tidak besar, tetapi dampak multiplikatornya signifikan karena memungkinkan UMKM untuk segera restart produksi. Dalam bahasa ekonomi, ini adalah intervensi langsung pada kurva penawaran.
 
Meski demikian, kebijakan stabilisasi kita masih terlalu reaktif. Kita belum memiliki automatic stabilizer yang memadai.

Dana abadi daerah yang mulai dibentuk melalui pengeluaran pembiayaan Rp1,45 triliun dalam APBA 2026 adalah langkah awal yang baik.

Namun, mekanisme pencairannya harus dirancang agar cepat diakses saat krisis, tidak terjebak birokrasi yang berbelit.

Rekomendasi: Membangun Ketahanan, Bukan Sekadar Pemulihan

Fluktuasi ekonomi adalah keniscayaan, tetapi kemiskinan struktural adalah pilihan kebijakan. Aceh harus bertransformasi dari sekadar manajer krisis menjadi arsitek ketahanan. Tiga rekomendasi berikut dapat menjadi fondasi:
 
Pertama, diversifikasi struktural untuk memutus siklus ketergantungan komoditas. Strategi hilirisasi yang digagas Bappeda Aceh harus diimplementasikan dengan target terukur.

Industri pengolahan yang saat ini hanya 4,71 persen harus ditingkatkan setidaknya menjadi 10 persen dalam lima tahun.

Setiap izin ekspor komoditas mentah harus dikenakan kewajiban pembangunan pabrik pengolahan di Aceh. Ini bukan kebijakan populis, ini kebijakan stabilisasi jangka panjang.
 
Kedua, mereformasi instrumen fiskal agar lebih counter-cyclical. Pemerintah Aceh perlu mengusulkan skema dana kontinjensi bencana yang terintegrasi dengan APBA.