COP, SSCEC, dan Amanah Menjaga Aceh dari Ancaman Wabah Gerbang Maritim yang Semakin Sibuk

Oleh: Khairul Fajri, SKM, MKM*)

ACEH bukan sekadar provinsi di ujung barat Indonesia. Ia adalah simpul strategis yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia, Samudra Hindia dan Selat Malaka. Di perairan inilah arus perdagangan global melintas tanpa henti, membawa komoditas, manusia, dan pada saat yang sama, potensi risiko kesehatan lintas negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pelayaran di pelabuhan Aceh menunjukkan tren meningkat seiring pemulihan perdagangan global. Pemerintah daerah mencatat sedikitnya enam pelabuhan utama potensial yang terhubung dengan jaringan pelayaran internasional: Sabang, Malahayati, Krueng Geukueh, Meulaboh, Kuala Langsa, dan Calang. Sabang dan Krueng Geukueh diproyeksikan sebagai simpul utama internasional, sementara Malahayati berfungsi sebagai penghubung logistik nasional di ujung barat Nusantara.

Baca juga: Bakal Tembus Pasar Dunia, DEA dan DEN Sepakati Skema Konektivitas Maritim Aceh-Malaysia

Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya kini menjadi pusat logistik dan peti kemas penting. Di sisi lain, Pelabuhan Meulaboh menunjukkan geliat baru seiring meningkatnya ekspor batu bara dan komoditas lainnya. Lalu lintas kapal termasuk berbendera asing semakin intens.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan ratusan kapal datang dari Bangladesh dan India setiap tahun ke wilayah Meulaboh. Jika digabungkan secara konservatif, pelabuhan utama Aceh melayani lebih dari 500 kunjungan kapal per tahun dengan ribuan awak keluar masuk wilayah. Angka ini bukan hanya indikator ekonomi; ia juga mencerminkan besarnya potensi pintu masuk ancaman kesehatan lintas negara.

Measles: Ancaman Lama yang Kembali Menguat

Dunia saat ini menghadapi kebangkitan kembali measles, penyakit yang dikenal sebagai salah satu virus paling menular. Menurut data CDC, wabah measles terus terjadi di berbagai wilayah dunia dan dapat dengan mudah menyebar melalui perjalanan internasional; pada 2023 diperkirakan sekitar 10,3 juta orang terinfeksi secara global dan wabah terjadi di banyak kawasan dunia.

WHO juga mencatat bahwa cakupan vaksin global belum mencapai ambang 95 persen yang dibutuhkan untuk kekebalan kelompok, dengan hanya sekitar 84 persen anak menerima dosis pertama vaksin pada 2024. Kondisi ini menciptakan “celah imunisasi” yang memungkinkan virus menyebar lintas negara melalui mobilitas manusia, termasuk jalur laut.

Fakta ini menegaskan bahwa risiko importasi kasus melalui pelabuhan tetap nyata, termasuk bagi Aceh yang memiliki konektivitas regional kuat dengan negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Di sinilah Certificate of Pratique (COP) berperan sebagai “gerbang epidemiologis”. Sebelum kapal diizinkan beroperasi, petugas memverifikasi Maritime Declaration of Health, memeriksa riwayat penyakit kru, serta menilai potensi paparan. Tanpa clearance ini, kapal dapat ditahan atau dikenai tindakan kesehatan tambahan — sebuah langkah penting untuk mencegah virus yang sangat mudah menular seperti measles masuk ke komunitas.

Nipah Virus: Ancaman Sunyi dengan Fatalitas Tinggi

Jika measles adalah ancaman karena tingkat penularannya, maka virus Nipah adalah ancaman karena tingkat kematiannya. Penyakit zoonotik ini dikenal memiliki case fatality rate yang tinggi dalam berbagai wabah, bahkan dilaporkan mencapai lebih dari 60 persen pada beberapa kejadian di Asia Selatan.

Laporan situasi penyakit infeksi emerging Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga 2026 belum ada kasus konfirmasi di Indonesia, namun kasus sporadis terus terjadi di Bangladesh dan India, termasuk laporan konfirmasi di West Bengal. Artinya, risiko importasi tetap ada — terutama melalui pergerakan manusia dan barang dari wilayah terjangkit.

Karakter virus Nipah yang dapat menular melalui kontak dengan hewan terinfeksi atau paparan cairan tubuh membuat pengawasan di pintu masuk menjadi sangat penting. Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) memastikan kapal bebas dari faktor risiko seperti infestasi rodent atau kondisi sanitasi yang memungkinkan penularan penyakit zoonotik. Pemeriksaan dapur kapal, sistem air, limbah, hingga ruang akomodasi bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari sistem biosekuriti nasional.

COP dan SSCEC: Lebih dari Sekadar Stempel

Tidak sedikit yang menganggap COP dan SSCEC sekadar formalitas administratif — selembar dokumen, sebuah tanda tangan, lalu kapal boleh bersandar. Pandangan ini keliru.

Di balik dokumen tersebut terdapat sistem perlindungan kesehatan publik yang dirancang untuk mencegah ancaman sebelum mencapai daratan. COP menyatakan kapal aman beroperasi tanpa membawa risiko kesehatan masyarakat, sementara SSCEC memastikan standar sanitasi terpenuhi dan tidak ditemukan faktor risiko penularan.

Dalam konteks geopolitik Selat Malaka — jalur yang dilalui kapal dari berbagai zona epidemiologis dunia — kedua instrumen ini berfungsi sebagai “filter biologis” negara. Aceh tidak boleh menjadi titik lemah dalam sistem pertahanan kesehatan nasional.

Peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam Kerangka Global