Viral Alumni LPDP Soal Paspor Inggris, Antara Nasionalisme, Dana Publik dan Utang Moral

i Indonesia, status Warga Negara Indonesia sering dipahami sebagai manifestasi kebanggaan dan loyalitas.

Di sinilah letak benturannya. Globalisasi identitas bertemu sensitivitas nasionalisme domestik. Pilihan rasional dalam logika mobilitas global bisa dibaca sebagai pengkhianatan dalam logika kebanggaan nasional.

Pertanyaannya: apakah nasionalisme harus selalu dibuktikan lewat simbol? Atau lewat dampak?

Dari Pulang Fisik ke Konektivitas Produktif

Sejumlah negara memberi pelajaran menarik. India, misalnya, tak memandang diaspora sebagai kehilangan. Para insinyur dan profesional India yang berkarier di Silicon Valley justru menjadi simpul penghubung pertumbuhan industri teknologi domestik.

Mereka membuka cabang perusahaan di Bengaluru dan Hyderabad, menjadi investor bagi rintisan lokal, serta mentransfer praktik manajerial global. Industri teknologi informasi India kini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi negara itu.

Tiongkok mengambil pendekatan berbeda, tetapi dengan tujuan serupa. Melalui berbagai program—termasuk Thousand Talents Plan—pemerintahnya mendorong ilmuwan diaspora tetap terhubung dengan universitas dan industri domestik. Tak semua diwajibkan pulang permanen. Banyak yang tetap berbasis di luar negeri, tetapi terlibat aktif dalam kolaborasi riset dan transfer teknologi.

Israel pun menunjukkan bagaimana jejaring diaspora bisa menjadi mesin inovasi. Komunitas globalnya membuka akses investasi, pasar internasional, dan dukungan reputasional. Ekosistem startup yang tumbuh di sana tak lepas dari peran jaringan global tersebut.

Ketiga contoh itu memperlihatkan satu hal: kontribusi tak selalu identik dengan kepulangan fisik. Loyalitas bisa diwujudkan dalam konektivitas yang produktif.

Indonesia memiliki diaspora luas—akademisi, profesional teknologi, peneliti, hingga eksekutif di berbagai pusat ekonomi dunia. Namun kebijakan kita masih kerap terjebak dalam dikotomi sederhana: pulang atau hilang. Jika kembali, dianggap berhasil. Jika menetap di luar negeri, dicurigai sebagai kebocoran talenta.

Padahal dunia telah bergerak melampaui logika itu. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, jarak geografis tak lagi menjadi penghalang mutlak. Kolaborasi riset bisa berlangsung lintas zona waktu. Investasi bisa mengalir tanpa perpindahan fisik. Transfer keahlian bisa terjadi lewat platform digital.

Jika kontribusi didefinisikan ulang, alumni LPDP yang bekerja di luar negeri tak otomatis menjadi simbol kehilangan. Mereka dapat menjadi simpul penghubung—membuka akses pasar, memperluas jejaring riset, membawa investasi teknologi, bahkan membentuk standar profesional yang lebih kompetitif di dalam negeri.

Masalahnya bukan pada keberadaan di luar negeri, melainkan pada absennya desain kebijakan yang menjaga keterhubungan. Negara selama ini lebih fokus pada mekanisme kontrol administratif ketimbang arsitektur kolaborasi jangka panjang.

Orientasi kebijakan seolah berhenti pada satu pertanyaan: apakah penerima akan kembali? Padahal pertanyaan yang lebih relevan adalah: bagaimana mereka tetap memberi dampak?

Pendekatan berbasis konektivitas membutuhkan instrumen baru. Platform kolaborasi yang mempertemukan alumni global dengan universitas dan industri domestik. Skema insentif bagi proyek lintas negara. Sistem pengukuran kontribusi berbasis dampak—berapa riset terbit, berapa investasi tercipta, berapa lapangan kerja lahir—bukan sekadar alamat domisili.

Dalam kerangka ini, nasionalisme tak lagi dipersempit menjadi keberadaan geografis. Ia menjadi komitmen produktif. Bukan soal tinggal di mana, tetapi tentang memberi nilai tambah bagi bangsa.