Viral Alumni LPDP Soal Paspor Inggris, Antara Nasionalisme, Dana Publik dan Utang Moral

Tentu, polemik yang muncul tak bisa diremehkan. Ada soal harga diri, ada dana publik, ada rasa keadilan kolektif. Publik berhak mempertanyakan bagaimana uang negara dimanfaatkan. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip dasar.

Namun jika perdebatan berhenti pada amarah atau pemburuan simbolik, kita justru kehilangan momentum untuk memperbaiki desain kebijakan. Alih-alih memperluas kapasitas nasional, kita terjebak dalam politik loyalitas.

Membangun Ekosistem Diaspora yang Berdaya

Nasionalisme abad ke-21 menuntut adaptasi. Dunia yang terhubung tak memungkinkan negara membangun tembok tinggi dan berharap talenta terbaiknya menetap selamanya. Yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan moral untuk pulang, melainkan ekosistem yang membuat keterhubungan tetap hidup.

Talenta di luar negeri bukan sekadar statistik kebanggaan. Mereka adalah perpanjangan jangkauan bangsa. Dalam dunia global, kekuatan negara tak lagi hanya diukur dari siapa yang berada di dalam batas teritorialnya, tetapi dari seberapa luas jejaringnya menjangkau dunia.

Polemik ini, pada akhirnya, lebih dari sekadar kontroversi media sosial. Ia adalah cermin dari kegamangan kita menghadapi globalisasi. Apakah nasionalisme harus selalu diwujudkan dalam simbol dan alamat domisili? Atau dalam kontribusi nyata yang mungkin melampaui batas geografis?

Jawabannya akan menentukan arah kebijakan kita ke depan.

Dan mungkin, juga menentukan cara kita memahami loyalitas—bukan sebagai ilusi yang rapuh, melainkan sebagai konektivitas yang produktif.

*) PENULIS adalah Profesor Manajemen FEB USK, Rektor UTU periode 2014-2022.