Perang Timteng Picu Kekhawatiran Energi, Antrian BBM Masih Mengular di Lhokseumawe dan Aceh Utara

“Fenomena antrian ini tidak boleh dianggap sekadar masalah teknis di lapangan. Ini adalah peringatan bahwa ketahanan energi nasional masih rentan terhadap gejolak global,” paparnya.

Ia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor energi karena konsumsi BBM terus meningkat, sementara produksi minyak domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Dari perspektif perlindungan konsumen, Bukhari juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang layak serta ketersediaan energi yang memadai.

Hal tersebut, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa negara wajib menjamin distribusi barang dan jasa penting bagi masyarakat.

“Negara memiliki kewajiban memastikan distribusi energi berjalan secara adil dan merata. BBM bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga kebutuhan vital masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan guna mencegah kemungkinan terjadinya penimbunan maupun penyalahgunaan yang dapat memperparah antrean di SPBU.

Lebih jauh, Bukhari menilai, momentum meningkatnya ketegangan geopolitik dunia harus menjadi pengingat bagi Indonesia untuk mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional.

Baca juga: Antrian Kembali Terjadi, HIMA-ATE Minta APH Awasi Dugaan Penimbunan BBM di Aceh Tengah

Menurutnya, ketahanan energi tidak dapat terus bergantung pada impor minyak, sehingga pengembangan energi alternatif dan energi terbarukan perlu dipercepat.

“Ketahanan energi tidak bisa hanya bergantung pada impor minyak. Kita harus mulai serius memperkuat energi alternatif agar gejolak geopolitik dunia tidak selalu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” pungkasnya.(*)