Prof Humam: Prabowo Jangan Malu Hentikan MBG Jika Ekonomi Memburuk

Ringkasan Berita:

• Menurut Prof Humam, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar seiring lonjakan harga minyak dunia yang sudah melampaui asumsi awal. 
• Kondisi tersebut diperparah oleh melemahnya ekspor, termasuk ke China.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sosiolog Aceh, Prof. Humam Hamid, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati dalam merespons gejolak ekonomi global, khususnya dampak konflik internasional yang mendorong kenaikan harga energi.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) itu bahkan menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu mengambil keputusan tidak populer, termasuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika kondisi ekonomi semakin memburuk.

“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya ya, tiba-tiba MBG dihentikan misalnya,” kata Prof Humam dalam Podcast Serambi Spotlight yang dipandu Pemred Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur, di Studio Serambinews.com, Sabtu (28/3/2026).

Menurut Prof Humam, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar seiring lonjakan harga minyak dunia yang sudah melampaui asumsi awal. Kondisi tersebut diperparah oleh melemahnya ekspor, termasuk ke China.

“Asumsi APBN kita berapa dolar? 70 kan? Sekarang sudah 100 sekian. Artinya Indonesia ini harus membayar lebih untuk minyak. Di sisi lain, ekspor kita ke Cina juga menurun. Jadi uang masuk kecil, bayarnya besar,” ujarnya.

Prof Humam menekankan bahwa dalam situasi krisis, pemerintah perlu mengutamakan stabilitas fiskal dibanding popularitas politik.

“Jangan takut nanti enggak populer karena sudah berjanji MBG. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa krisis ekonomi dapat berdampak serius terhadap stabilitas politik, seperti yang terjadi pada 1998 ketika kepemimpinan Soeharto runtuh akibat gejolak besar krisis ekonomi.

“Persoalan begini jangan main-main. Dulu Pak Harto jatuh karena harga bahan pokok, karena krisis ekonomi. Penyakit itu akan datang kalau enggak hati-hati. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi risikonya tetap ada,” katanya.

Dampak Nyata ke Aceh

Lebih jauh, Prof Humam menilai bahwa kendati konflik global terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Aceh. Kenaikan harga energi dipastikan akan merembet ke berbagai sektor.

“Sekarang saja sudah terasa. Sebentar lagi harga minyak, gas naik, ongkos transportasi naik, bahan kebutuhan akan inflasi,” ujarnya.

Ia mencontohkan sektor perikanan dan pertanian sebagai sektor yang paling rentan terdampak. Nelayan terancam tidak melaut jika harga solar naik, sementara petani dan pelaku usaha akan terbebani biaya operasional sehingga hasil taninya terkendala untuk dipasarkan.

Menurutnya, kondisi ini akan sangat berat bagi masyarakat karena terjadi tanpa keterlibatan langsung dalam konflik. “Kita tidak terlibat perang, tapi kita yang kena. Dan itu sakit sekali. Ini tugas pemerintah untuk memastikan penderitaan itu tidak menjadi sangat berat,” katanya.

Peran Pemerintah Aceh