Selasa, 5 Mei 2026

Wawancara Eksklusif

PKB Siap Jadi Jembatan Aspirasi Rakyat

Momentum ini menjadi penanda awal konsolidasi kepengurusan baru periode 2026–2031, sekaligus mempertegas komitmen PKB

Tayang:
Editor: mufti
@pegadaian.kanwilmedan
Ketua Umum PKB Aceh, Ruslan M. Daud—yang akrab disapa HRD dan juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Daerah Pemilihan Aceh II—mengajak seluruh kader potensial PKB di Aceh untuk tidak ragu mengambil peran strategis dalam kepemimpinan partai di tingkat cabang. 

Kesuksesan HRD bisa dikatakan tidak terlepas dari keberhasilan PA mendidik kadernya?

Saya rasa satu strategi Mualem dan juga Wali Nanggroe sangat bagus, yaitu mencetak kader-kader beliau yang tidak bertumpu kepada satu partai. Tetapi beliau memberi ruang. Sebab kita tahu persis hari ini, kalau kita berbicara sesuatu untuk nasional. Sebab politik hari ini, politik anggaran, politik kekuasaan itu memang apapun tidak bisa pisah daripada nasional. Kita hari ini partai lokal, kalau kita berbicara ke nasional itu harus ada jembatan. Inilah konsep hari ini, orang tua kami Wali Nanggroe maupun Mentroe dulu, itu sangat memahami. Sebab kita kan merdeka di bawah kesatuan Negara Republik Indonesia. Jadi pola pikirnya ini harus berbeda. Jadi anak-anak beliau ini tersebar di mana-mana. Tetapi tujuannya mensejahterakan rakyat Aceh.

Apa pertimbangan memilih pengurus inti PKB Aceh?

Tentunya PKB ini lahir dari rahim dayah, Nahdlatul Ulama. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Ketum, kita jangan eksklusif. Kita harus hadir hari ini. Harus hadir di tengah petani, hadir di tengah nelayan, di dayah, di tengah santri, di masyarakat, dan juga sebagainya. Maka kita berkesimpulan dalam konteks hari ini untuk kepimpinan harus kita kolaborasi. Sebab ibaratnya kita orang Aceh ini ada Seumalonya (pawangnya). 

Maka dalam struktural hari ini ada yang konteks ulama, ada yang konteks hari ini kepemudaan, intelektual, tokoh wanita dan saudagar. Jadi dengan ada latar belakang bermacam-macam ini bisa tertarik semua. Tapi yang paling penting disitu adalah unsur keulamaannya. Seperti Dewan Syuro ada Waled Kiran, beliau ini ulama yang sudah berpengalaman di banyak organisasi. Beliau ini bisa menjembatani kepentingan-kepentingan dayah yang ada di Aceh, tidak ada ulama Aceh yang tidak mengenal beliau.

Kemudian untuk sekretaris DPW yaitu Tgk Mujlisal ini adalah sosok anak muda yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian orang menganggap beliau anak Abu Kuta. Padahal bukan, tapi beliau ini sangat dekat dengan keluarga Abu. Jadi kepintaran beliau dalam mengatur Dayah Al Munawwarah itu menempatkan beliau pada satu posisi yang sangat luar biasa. Sehingga beliau sangat dikenal. Kita juga melihat beliau ini ada kelebihannya tersendiri, dan bisa kita katakan dia ini ulama muda.

Apa pertimbangan memilih Tgk Mujlisal?

Kita sekarang ini kadang-kadang ada persepsi bahwa “untuk apa berpolitik” Kadang-kadang anak-anak muda sangat tidak relevan lagi berpolitik. Karena banyak orang-orang ngomong “kalau saya berpolitik saya duduk di warung kopi juga, kalau saya berpolitik akan menganggur juga” Jadi alergi dengan politik. Padahal sebenarnya dengan politiklah kita atur keadaan ini semua, dengan politiklah kita ubah segala-galanya.

Makanya saya mengambil anak muda hari ini untuk menarik anak-anak muda lain. Satu saya ambil ini seribu anak muda harus ikut juga. Dan Tgk Mujlisal hari ini memang sudah sangat teruji, beliau terlibat banyak organisasi. Dan kita lihat wajah beliau ganteng dan ini salah satu faktor  penting dalam politik.

Bagaimana peran Dewan Syuro dalam menjaga nilai religius politik di Aceh?

Itu merupakan hal sangat penting. Sebab Waled Kiran ini kan ulama. Jadi beliau ini bisa menjembatani hal-hal yang baik untuk Aceh. Jadi yang intinya adalah beliau ini bisa membawa asas manfaat, sebab saya akan membuat struktur sampai ke bawah dan bagaimana hal-hal yang baik bisa kita membuat yang lebih baik lagi untuk masyarakat dan agama. Jadi kehadiran kader PKB seperti hadirnya ulama di tengah masyarakat.

Visi utama PKB di bawah pimpinan Pak HRD?

Tentunya yang pertama kita dalam konteks ini untuk menghadirkan keadilan, pemerataan infrastruktur, itu yang akan kami perjuangkan. Apalagi ini pascamusibah. Sebab musibah ini  sudah berlalu empat bulan, sama-sama kita sudah mengerti dan sudah tahu yang bahwa bencana ini tidak ditetapkan bencana nasional. Ini bencana daerah. Tentunya seluruh administrasi ini masih kepunyaan daerah. Jadi pemerintah pusat ini masih dalam sifatnya membantu.

Nah maka dengan itu kami juga pada hari ini di nasional tentunya akan mendorong percepatan sebab kami ini ada di komisi infrastruktur untuk percepatan untuk menghadirkan pembangunan pemerataan pascabencana. Supaya bencana yang dirasakan oleh masyarakat Aceh beberapa bulan yang lalu ini dapat teratasi dengan baik.(*)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved