Al-Farlaky Kembali Uji Publik Bantuan Rumah BNPB

Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Timur perintahkan seluruh camat agar menginstruksikan para keuchik melakukan uji publik ulang data penerima bantuan stimulan rumah rusak ringan, sedang, dan berat, yang bersumber dari BNPB
• Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akurasi data penerima bantuan
• Masyarakat yang merasa terdampak banjir dan layak menerima bantuan, silakan memastikan kembali datanya dan memantau progres pendataan, baik di tingkat gampong, kecamatan, hingga posko kabupaten

“Kita lakukan uji publik ulang agar masyarakat dapat memastikan apakah penerima sudah tepat sasaran, dan bagi yang menerima juga dapat memastikan namanya secara resmi,” ISKANDAR USMAN AL-FARLAKY, Bupati Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, memerintahkan seluruh camat agar menginstruksikan para keuchik melakukan uji publik ulang data penerima bantuan stimulan rumah rusak ringan, sedang, dan berat, yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akurasi data penerima bantuan. Melalui uji publik, masyarakat dapat melihat secara terbuka daftar penerima bantuan secara by name by address.

“Bantuan rehab-rekon di Kabupaten Aceh Timur, khususnya stimulan rumah rusak ringan, sedang, dan berat, sudah dikirimkan oleh BNPB. Maka kami perintahkan camat dan keuchik untuk melakukan uji publik guna menguji kredibilitas data penerima,” ujar Al-Farlaky dalam keterangan persnya, Minggu (12/4/2026).

Bupati merinci, sebanyak 8.065 kepala keluarga (KK) menerima bantuan tahap awal, terdiri atas 2.707 KK kategori rusak ringan, 2.611 KK rusak sedang, dan 2.747 KK rusak berat. Data tersebut merupakan bagian dari usulan tahap pertama sebanyak 25.000 KK. Sisa bantuan akan diproses secara bertahap dan terus dikawal pemerintah daerah.

“Ini merupakan rincian bantuan tahap awal dari total usulan 25.000 KK. Sisanya akan diproses bertahap dan akan terus kita kawal,” tegasnya.

Al-Farlaky mengakui data penerima bantuan sebelumnya telah melalui uji publik. Namun, pihaknya ingin memastikan kembali agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Kita tidak ingin pemerintah kabupaten menjadi muara untuk disalahkan. Tugas kita mengusulkan data, sedangkan yang mengeksekusi adalah BNPB. Karena itu, uji publik ulang ini sangat penting,” tambah Bupati.

Terkait mekanisme komplain, Bupati menjelaskan daftar penerima akan disampaikan ke kecamatan untuk diumumkan kepada masyarakat. Jika ditemukan ketidaksesuaian, warga dapat mengajukan keberatan melalui kecamatan maupun posko di tingkat kabupaten.

Pemerintah juga menyediakan formulir sanggah yang disalurkan melalui kecamatan. Masyarakat diberikan waktu selama satu minggu sejak daftar penerima diumumkan dan ditempel di setiap gampong untuk mengajukan sanggahan.

“Kita lakukan uji publik ulang agar masyarakat dapat memastikan apakah penerima sudah tepat sasaran dan bagi yang menerima juga dapat memastikan namanya secara resmi,” ujarnya.

Ia menegaskan, bantuan akan terus berlanjut dalam beberapa tahap ke depan. Pemerintah daerah berkomitmen memperjuangkan seluruh korban banjir agar mendapatkan bantuan yang layak. “Masyarakat yang merasa terdampak banjir dan layak menerima bantuan, silakan memastikan kembali datanya dan memantau progres pendataan, baik di tingkat gampong, kecamatan, hingga posko kabupaten,” pungkas Bupati Al-Farlaky.(yos)