Data Tak Sinkron, Bupati Aceh Besar Desak DTSEN Cerminkan Kondisi Riil Warga

“Data adalah kekuatan. Kalau kita tidak tahu kondisi riil masyarakat, bagaimana mungkin kita bisa membuat kebijakan yang tepat?” ujarnya.

Ia juga mendorong penerapan sistem pendataan terintegrasi berbasis “big data” agar seluruh informasi masyarakat dapat dihimpun secara akurat dan real-time lintas sektor.

Dalam kesempatan itu, Muharram turut menegaskan komitmen Pemerintah Aceh terhadap program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang harus tetap menjangkau seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

“JKA bukan sekadar program, tapi bagian dari sejarah dan hak rakyat Aceh. Tidak boleh ada yang terpinggirkan hanya karena persoalan data,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Aceh Besar, Rudi Hermanto, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sistem integrasi berbagai sumber data.

“DTSEN menggabungkan data dari Kemensos, Regsosek BPS, P3KE, hingga Dukcapil dengan total 39 variabel. Data ini diperbarui setiap tiga bulan dan dibagi dalam desil 1 sampai 10,” jelas Rudi.

Ia menambahkan, masyarakat dapat memperbarui data melalui Dinas Sosial, pemerintah desa, maupun aplikasi Cek Bansos.

Selain itu, BPS juga akan menggelar Sensus Ekonomi 2026 mulai 1 Mei hingga 31 Agustus mendatang, guna memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat. Ini momentum penting untuk memperbaiki kualitas data nasional,” ujarnya.

Muharram pun mengajak masyarakat untuk jujur dalam memberikan data kepada petugas sensus, sebagai langkah awal mewujudkan pembangunan yang adil dan tepat sasaran.

“Dari data yang benar, lahir kebijakan yang benar,” pungkasnya.(*)