Revisi UUPA Prioritaskan Perpanjangan Otsus, HMI Usulkan Pembentukan Badan Khusus Pengawasan

Menurutnya, usulan tersebut perlu dimasukkan dalam poin revisi UUPA.

Fadli menambahkan, mekanisme badan khusus tersebut dapat melibatkan perwakilan Pemerintah Pusat dan tokoh masyarakat Aceh, dengan tujuan memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana.

Ia juga menilai, gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, yang sebelumnya turut mengusulkan pembentukan lembaga serupa.

Baca juga: Ketua Baleg DPR RI Sebut Logis Dana Otsus Aceh 2,5 Persen tanpa Batas Waktu

“Dengan adanya badan khusus, penggunaan Dana Otsus dapat dievaluasi secara berkala. Harapannya, kebijakan ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

HMI Badko Aceh menegaskan bahwa revisi UUPA harus mengutamakan kepentingan rakyat secara luas.

Bukan hanya kepentingan segelintir elit, serta memastikan keberlanjutan manfaat Dana Otsus bagi masa depan Aceh.(*)