Pansus DPRA Sorot Persoalan Pelayanan RSUDZA, Singgung Soal Utang dan Ketersediaan Obat

“Tentu ini kan lagi masuk APIP atau Inspektorat mau diaudit. Kita juga menunggu hasil daripada audit Inspektorat dan BPK,” kata Khalid.

Di sisi lain, Khalid menyoroti terkait pengadaan videotron RSUDZA yang mencapai miliaran.

Ia menilai alokasi anggaran tersebut terkesan menghamburkan uang di tengah kondisi utang rumah sakit yang membengkak.

“Saya melihat ini sangat tidak layak di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan mengakses kesehatan. Ke depan kami harapkan program seperti ini ditiadakan,” katanya.

Utamakan Pelayanan Terbaik

Menanggapi sejumlah persoalan itu, Direktur RSUDZA, dr Muhazar mengaku bahwa pihaknya tetap mengutamakan pelayanan terbaik bagi pasien, di samping juga terus menyelesaikan masalah-masalah di rumah sakit. 

Salah satunya persoalan antrean panjang di poliklinik.

Dalam bulan ini, terang Muhazar, pihaknya mengembangkan operasional poliklinik yang dibuka lebih lama dari pagi hingga malam hari. 

Selain itu, ihwal ketersedian obat-obatan, Muhazar membantah bahwa RSUDZA mengalami krisis obat.

Namun, menurut dia, kendala utama terjadi pada distribusi dari pihak vendor yang menyebab ketersediaan obat bermasalah. 

“Soal obat-obatan kita tertatih memang, tapi bukan dalam arti tidak mampu menyediakan,” terang dia.

Baca juga: Demo Nakes & Pegawai, Pimpinan RSUZA Akomodir Demonstran, Segera Bentuk Tim

“Kita dipending oleh pihak vendor. Kita menyampaikan obat itu 400 ribu pcs per 3 bulan, tapi dia menyediakan hanya sebagian,” jelasnya.

Sementara, terkait dengan adanya ruangan yang tidak ber-AC, dr Muhazar mengaku sedang terjadi pemeliharaan AC di sejumlah ruangan.

Untuk itu, pihaknya bakal mempercepat perbaikan demi kenyamanan pasien. 

Selain itu, ia juga menanggapi persoalan beban utang RSUDZA yang mencapai Rp392 miliar. Pihaknya mengakui akan melakukan pelunasan secara bertahap, serta mencoba mengupayakan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat.

Saat ini, kata Muhazar, posisi utang RSUDZA dalam tahap dua proses audit oleh APIP dan Inspektorat.